3310 Narapidana di Provinsi Lampung Dapat Remisi HUT RI

3310 Narapidana di Provinsi Lampung Dapat Remisi HUT RI

1186
0
BERBAGI
Kepala Rutan Menggala Tulangbawang, Untung Ciptadi, Bc. Ip., SH beri keterangan pers jumlah tahanan yang mendapat remisi

BANDARLAMPUNG, Lensalampung.com – Sebanyak 3310 orang narapidana di Provinsi Lampung memperoleh remisi dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) remisi diberikan usai pelaksanaan upacara HUT RI Ke-71 yang jatuh pada 17 Agustus 2016, 75 orang diantaranya langsung bebas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dardiansyah membacakan SK Kemenkum HAM RI dengan nomor W9.2405-2420.PS.01.01.02 Tahun 2016 yang memberikan remisi sebagian bagi 3235 orang narapidana dan remisi langsung bagi 75 orang.

“Pemberian remisi ini diberikan kepada warga binaan lapas yang berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan,” katanya di Bandarlampung, Rabu (17/8)

Dia melanjutkan, apabila napi sedang mendapatkan masalah atau terlibat perkelahian di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan remisi, bahkan jika dinilai berat haknya akan dicabut.

Pemberian remisi mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemberlakukan peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan HAM warga binaan pemasyarakatan.

“Remisi ini memang dimaksudkan mengurangi narapidana yang ada di dalam lapas, karena perlu diketahui jumlah penghuninya sudah sangat melebihi kapasistas,” kata dia.

Menurutnya pemberian remisi ini untuk mengantisipasi over kapasitas di 16 UPT yakni 10 Lembaga Permasyarakatan dan enam rumah tahanan yang tersebar di Lampung. Saat ini jumlah total tahanan di Provinsi Lampung sudah mencapai 6379 orang, mengalami kelebihan kapasitas dari kapasitas idealnya yang hanya 4027 orang.

Lapas di Provinsi Lampung sudah melebihi kapasitas, dan untuk antisipasi terjadi tindak keributan pihaknya memberlakukan program pemindahan warga binaan denga waktu yang ditentukan.

“Pemindahan dilakukan untuk antisipasi jika napi membuat sebuah kelompok, jangan sampai itu terjadi maka dilakukan program tersebut,” katanya.

Untuk lingkungan di mana mantan warga binaan tersebut tinggal, harus memberikan dukungan moril dalam bentuk apa pun agar dirinya tidak kembali terjerumus ke lubang yang sama.

Saat ini sebanyak 45,2 persen pengghuni lapas atau sekitar 3000 orang merupakan terpidana narkoba. Kasus narkoba mendominasi penghuni lapas, disusu dengan pencurian dengan kekerasan sebanyak 19 persen dan kekerasan terhadap anak 12,2 persen. Sementara sisanya 26,17 persen terbagi di tindak pidana lain.

Ia mengatakan pihaknya menyadari betul bahwa lapas disinyalir sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu pihaknya mengantisipasi dengan melakukan razia handphone dan narkoba di lapas , melibatkan aparat TNI dan Polri.

“Kami juga memantau pegawai mewaspadai kemungkinan mereka bekerja sebagai kurir dan secara berkala melakukan test urine terhadap warga binaan dan petugas lapas,” katanya.

Sementara Gubernur Lampung, Ridho Ficardo mengatakan warga binaan merupakan bagian dari warga negara. Penghormatan dan pemenuhan hak-haknya  tetap harus dipertahankan dan diperjuangkan. Menurut Ridho setiap warga negara berhak menerima remisi. Manfaatnya untuk mempercepat mereka kembali kepada masyarakat serta memperbaiki kualitas hubungan dengan keluarga.

“Mudah-mudahan dengan pemberian remisi ini, bisa memicu warga binaan untuk berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan segera kembali memenuhi kewajiban kepada keluraga di rumah dan menjalani kehidupan secara normal,”katanya. (Ist)

TIDAK ADA KOMENTAR