TULANGBAWANG, Lensalampung.com – Sebanyak lima organisasi di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang, telah menyatakan sikap dan satu suara dalam meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap kebobrokan dalam pengelolaan Anggaran Milyaran yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tulang Bawang.
Sebelumnya, LSM Gerakan Peduli Lampung (GPL) merencanakan akan melaporkan sejumlah pejabat di Diskominfo, atas dugaan adanya indikasi penyimpangan anggaran belanja publikasi bernilai lebih dari 10 Milyar selama tahun 2020 – 2021.
Niat GPL dalam mengadukan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut, langsung mendapat dukungan dari, Ketua DPP LSM Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK) Tampak dalam komentar terkait unggahan link berita Ketua GPL Icha Novita. Ketua Pematank, Romli mengomentari, siap memberikan dukungan bahkan mendampingi GPL ke Kejati Lampung.
Tidak ketinggalan, Ketua Ormas Forum masyarakat Tulang bawang (Fortuba) yang sejak awal telah memantau pergerakan di Diskominfo, selain meminta APH untuk mendalami berbagai temuan. Juga telah menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Diskominfo.
Mengamati carut marut yang terjadi dan tata kelola keuangan dan pengadaan di Diskominfo, Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (LAPMI-HMI) Cabang Tulang Bawang.
Ari Irawan, SH memastikan akan bergabung dengan GPL untuk melaporkan oknum pejabat Diskominfo, pihaknya berharap anggaran publikasi yang mulai mencuat dari tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat di kupas tuntas APH, termasuk anggara Internet di Kominfo.
Terbaru ini, Ketua LSM Lembaga Pengabdian Anak Rakyat (Lempar) Lampung, Ir. Agus Kraeng menuding diskominfo diduga telah banyak bermain dalam penggunaan uang milyaran yang diperuntukan untuk publikasi ke wartawan.
Bahkan pihaknya menduga, Diskominfo Tulang Bawang diduga sengaja memperbesar alokasi anggaran dana publikasi guna kepentingan pencitraan Bupati melalui 25 program unggulan.
Pasalnya, terkait pembayaran publikasi kepada Media yang bekerja sama. Diduga kuat Pejabat yang membidangi sengaja meminimalisir tingkat pengeluaran dana anggaran pembayaran publikasi.
Aktivis senior ini juga menyebut, Diskominfo Tuba saat ini paling banyak mencairkan dana anggaran publikasi tidak lebih dari 42 % Sementara dana publikasi digunakan untuk kepentingan lain seperti halnya pencitraan Bupati guna menutupi kebobrokan/kegagalan pelaksanaan program unggulan Win-Hen juga pengamanan berbagai temuan.
“ Saat ini dana publikasi akan saya pantau, supaya tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat Diskominfo untuk kepentingan lain,” kata Agus, kepada Wartawan, Kamis (06/05). (red)