Lampung Utara, Lensalampung.com – Dugaan aksi premanisme pada pekerjaan proyek rabat beton di Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu, mendapat perhatian dari tokoh masyarakat desa setempat.
Salah satu Tokoh masyarakat Desa Negeri Ujung Karang, Joni Bedyal yang juga merupakan anggota DPRD Lampung Utara, membantah jika dirinya terlibat dalam dugaan aksi premanisme dan pengancaman terhadap pekerja proyek rabat beton di Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai.
Hal itu disampaikan saat dirinya menggelar konferensi pers diruang Fraksi Demokrat DPRD Lampung Utara. Senin (22/11/2021).
Dijelaskan Joni, bahwa kedatangan sejumlah pemuda tersebut bukanlah aksi pengancaman ataupun intimidasi terhadap pekerja proyek yang ada disana, melainkan untuk menanyakan kejelasan dari pihak pemborong atas kesepakatan awal. Dimana pemborong telah menyepakati kepada sejumlah pemuda untuk sub material berupa pasir.
Namun tegas dia, tetkait uang sebesar Rp10 juta yang diisukan untuk uang keamanan tidaklah benar. Uang tersebut digunakan untuk membayar sewa lahan dan uang DP dibeberapa pangkalan pasir yang ada di Kecamatan Muara Sungkai.
“Sebelumnya kan mereka ini sudah ada kesepakatan dengan kontraktor untuk sub material berupa pasir dan sewa lahan untuk pengolahan material, mungkin bahasa mereka ke pekerja itu tolong dihentikan sejenak, karena masih menunggu jawaban dari kontraktor, sebab uang Rp10 juta yang telah diserahkan kontraktor itu sudah dibagikan mereka ke pangkalan pasir yang ada di desa dan sewa lahan untuk pengolahan material sebagai uang panjar. Tetapi ditengah jalan, pihak kontraktor malah mengatakan akan membeli jadi bahan rabat beton itu dengan alasan waktu yang mepet” jelas Joni Bedyal kepada awak media.
Menurut dia, terkait isu yang berkembang di mdia sosial itu merioakan salah paham dan miskomunikasi saja antara pemborong dan sejumlah pemuda desa Negeri Ujung Karang.
“Isu yang berkembang itu hanya miskomunikasi, karena sebelumnya tidak ada klarifikasi terkait pembatalan kesepakatan. Seharusnya pihak kontraktor menyampaikan itu ke pihak pemuda desa agar tidak ada kesalahpahaman, karena mereka ini kan sudah bekerja sesuai kesepakatan awal,” terangnya.
Mengenai isu menghalangi pekerjaan dan pengusiran, menurutnya itu tidak ada. Bahkan dirinya juga sudah mengantongi surat pernyataan dari tokoh masyarakat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat yang isinya meminta pihak pemborong untuk melanjutkan pekerjaannya. Seluruh masyarakat desa pun siap menjaga keamanan dan kenyamanan pembangunan jalan tersebut.
“Sekali lagi, soal isu menghalangi dan pengusiran itu tidak ada, bahkan saya juga sudah mendapatkan surat pernyataan dari tokoh masyarakat desa Negeri Ujung Karang yang juga ditandatangani bersama oleh warga, Kades, dan Camat setempat yang isinya kami siap menjaga keamanan,” tegasnya.
Selain itu juga, mengenai namanya yang disebut menghalangi kendaraan ketika melintasi lokasi proyek tidaklah benar. Berdasarkan penuturannya, pada saat itu ketika Ia dan anaknya melintas dengan mengendarai mobil, terdapat 2 mobil terparkir ditengah jalan. Kemudian dirinya meminta tolong agar mobil tersebut dipindahkan ke tepi jalan.
“Waktu lewat itu anak saya yang nyopir mobil, karena melihat ada mobil ditengah jalan, anak saya ngomong kayak mana ini pah, pelan-pelan saja nak kata saya, terus saya ngomong disitu, pak tolong mobilnya jangan ditarok ditengah, kalau kalian diserempet orang kan nanti ribut. Ini kan bukan jalan kita, hanya itu saja yang saya ucapkan, kemudian saya melanjutkan perjalanan,” katanya.
Joni berharap, kepada seluruh pihak yang memiliki pekerjaan proyek di Kabupaten Lampura agar kiranya dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk dilibatkan dalam pengerjaan proyek tersebut, mengingat dimasa pandemi Covid-19 saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dengan menyerap pekerja dari warga sekitar, diharapkan dapat sedikit membantu meringankan beban mereka disana.
Laporan : Cecep/Beben