Tulang Bawang, Lensalampung.com – Kendati telah berlalu, soal pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kampung Karya Makmur Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang masih saja di perbincangkan masyarakat.
Pasalnya, bantuan sosial di masa pandemi covid-19, yang seharusnya menyasar keluarga kurang mampu. namun justru banyak di nikmati oleh orang mampu, bahkan ada aparatur Kampung serta orang-orang terdekat Kepala Kampung. hal ini tentunya memantik kekesalan dan kekecewaan warga Kampung setempat.
Kepada awak media, salah seorang warga kurang mampu, yang enggan namanya disebutkan di media mengungkapkan kekecewaannya kepada Kepala Kampung yang terkesan tidak adil pada warganya sendiri.
“Saya udah lama mas tinggal di Kampung Karya Makmur ini, identitas saya jelas KK dan KTP saya atas nama Kampung ini. Tapi selama saya tinggal dan hidup di sini saya belum pernah mendapat kan bantuan apapun maupun sejenisnya,”ungkapnya dengan nada kecewa.
Dia menceritakan, sebagai orang tidak mampu, awalnya senang lantaran pernah di datangi oleh RT setempat, di pinta mengumpulkan fhoto copy KK dan KTP. Namun setelah semua persyaratan diserahkan, ia tak kunjung juga mendapat bantuan. Bahkan tidak ada penjelasan dari pihak Kampung.
“Seharusnya jika tidak bisa mendapat BST, minimal saya dapat BLT. Begitun sebaliknya, namun sayangnya tidak ada dua-duanya. Kami kecewa dengan pak Lurah (Kakam, red),”beber pria paruh baya ini.
Hal ini nampaknya tidak hanya dialami satu dua orang saja, setelah ditelusuri terdapat banyak warga tidak mampu yang sejatinya menerima justru tidak menerima.
Lensalampung.com mencoba mengonfirmasi, Kakam Karya Makmur Suwito terkait hal ini.
Wito sapaan akrabnya menjelaskan,
bahwa pada Kamis siang pembagian BST sore harinya, ia mendapatkan BST lagi 114 dari sore, Jumat pagi ada jadwal pembagian BLT.
“Untuk menghindari dobel saya verifikasi sampai dengan malam dan merevisi agar tidak dobel, pagi undangan diberikan, wajar kalau ada yang tanya kalau undangan ada yang telat padahal mereka sudah terdaftar,”jelasnya.
Disinggung terkait adanya aparatur yang tidak dikenankan mendapat karena memiliki gaji pokok, namun justru malah mendapat. Ia justru menanyakan siapa orangnya.
“Tolong sebutkan aparat yang dapat BLT, kalau BST bukan wewenang kami,”ujarnya pada balasan WA, Sabtu (04/07).
Sementara dikonfirmasi jumlah anggaran dan rincian yang dialokasikan untuk Bansos, sayangnya Wito selaku pihak paling bertanggung jawab, enggan menyebutkan nilai dan rinciannya, dirinya hanya menyebutkan jumlah Bansos yang didistribusikan, sembari melemparkan kepada pelaksana.
“BLT 135 orang, BST 247, kalau urusan BPNT, PKH, yang punya data detail pengurus yang ditunjuk,”Sebutnya.
Sementara itu, ditemui baru-baru ini. puluhan tokoh masyarakat Karya Makmur mendesak pihak terkait maupun yang berwajib dapat mengusut anggaran dan pendistribusian Bansos di Kampung mereka, lantaran telah diduga syarat akan KKN dan penyimpangan. (Tim)