Komisi I DPRD Peringatkan Panwaskab Tuba Bekerja Profesional

Komisi I DPRD Peringatkan Panwaskab Tuba Bekerja Profesional

737
0
BERBAGI

TULANGBAWANG, Lensalampung.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang yang terdiri dari lima fraksi antara lain PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKS dan Pan menekankan kepada Panwaslu Pilkada Tulang Bawang (Tuba) agar bekerja dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan sikap netralitas, serta tidak memihak terhadap salah satu Bacalon Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian ditekankan oleh Komisi I DPRD Tuba pada saat hearing dengan Panwaskab di ruang rapat Komisi I DPRD, Senin (15/8). Menurut Heri Koko selaku ketua Komisi I bahwa penekanan Panwaslu Pilkada ini, untuk meminta keterangan Panwaslu sudah sejauh mana proses pemeriksaan pelanggaran dilakukan kedua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tuba

Yakni seorang Camat yang berinisial SD dan SG salah satu PNS setempat yang notabenenya merupakan bawahan Bupati Tuba Ir.  Hanan A. Rozak, MS, keduanya diduga telah bermain politik praktis dalam penyebaran SMS dengan isi berbau politik, bahwa rekomendasi Partai PDIP jatuh pada pasangan patahana Bacalon Bupati Hanan A Rozak, MS dan Wakil Bupati Heri Wardoyo (Handoyo).

“Kami minta penjelasan dan tindak lanjut Panwas Tuba terkait adanya laporan yang masuk, mengenai dugaan kampanye yang melibatkan dua orang PNS. Kami minta Panwaskab dapat bekerja dengan profesional,”tegas Heri Koko.

Dia menambahkan, Mengingat keduanya merupakan PNS maka dimungkinkan keduanya¬† sudah melanggar undang-undang ASN Nomor 5/2014 tentang ASN, PNS dilarang berpolitik praktis, “apa lagi dalam aturan kan jelas bahwa PNS tidak boleh berpolitik praktis maupun menjadi tim sukses, sanksinya bisa pemecatan,”Imbuh Politisi PDIP ini.

Namun lanjutnya, berdasarkan keterangan Panwas, mereka sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap dua oknum ASN Pemkab Tuba tersebut ke Sekkab Tuba dengan Nomor 007/BANWASLU-LA-09/05.02/VIII/2016 tentang surat penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk ditindak tegas dengan aturan berdasarkan hasil pleno tiga Komisioner Panwaslu Pilkada Nomor 006. (Drs)

TIDAK ADA KOMENTAR