Lampung Terancam Kena Pemangkasan Anggaran

Lampung Terancam Kena Pemangkasan Anggaran

815
0
BERBAGI

Bandar Lampung, Lensalampung.com – Kebijakan Presiden Joko Widodo akan melakukan pengurangan belanja Rp. 65 triliun di Kementerian/Lembaga (K/L), dan transfer ke daerah Rp. 68,8 triliun. Hal ini membuat proyek pembangunan Lampung akan terganggu.

Kepala Biro Keuangan, Minhairin menyatakan, jika Lampung termasuk dalam Provinsi yang terpangkas anggarannya tentu dampak pada pembangunan. Namun pada intinya Pemerintah Provinsi saat ini akan mengikuti pemangakasan ini. Karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

“Ya, apahkah memang diberlakukan di APBD-P ini atau tahun depan (2017),” kata Min sapaan karibnya, saat dihubungi, Kamis (4/8).

Jika memang terjadi, ujar dia, tidak hanya terjadi di Lampung saja. “Tapi kan seluruh Indonesia dan kementrian/lembaga,” kata Min.

Dia mengatakan, tahun lalu, Pemrov mendapatkan anggaran dari pemrintah pusat, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) kurang dari Rp 1 triliun dan Dana Alokasi Khusus Rp 1 trilun lebih. “Tentu jika memang itu dipangkas, ya jelas berpengaruh, karena cukup membantu,” tutup Min.

Sebelumnya pemerintah pusat akan mengurangi belanja Rp65 triliun di kementerian/lembaga (K/L), dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, dirinya telah melaporkan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Sidang Kabinet, mengenai adanya potensi  penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan. Karena itu, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 tetap credible maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

“Hal ini dikarenakan karena basis penghitungan target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 14, 15, kemudian ke-16,” jelas Sri Mulyani.

Diuraikan Menkeu, pada 2014 saja waktu itu realisasi penerimaan pajak itu kira-kira Rp100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, 2015 realisasi penerimaan pajak kita, karena harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi kita mengalami pelemahan, mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Sri Mulyani mengemukakan, penerimaan pajak Rp248,9 triliun itu lebih kecil dari yang direncanakan.

“Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menkeu mengaku telah melaporkan kepada Presiden, Wapres, dan Sidang Kabinet, bahwa perlu untuk melakukan penyesuaian sehingga APBN kita menjadi credible, sesuai tema dari Presiden adalah terus memperkuat kredibilitas dan confidence, serta trust. (Ist)


 

TIDAK ADA KOMENTAR