PAD Lampung Diprediksi tak Capai Target

PAD Lampung Diprediksi tak Capai Target

775
0
BERBAGI

BANDARLAMPUNG, Lensalampung.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memprediksi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan target yang ditentukan . Hal ini dikarenakan ada beberapa sektor PAD yang bersumber dari pajak , retribusi maupun pendapatan lain-lain yang mengalami penurunan.

Demikian hal yang mengemuka dalam rapat koordinasi evaluasi PAD provinsi Lampung tahun 2016 diruang rapat asisten kantor Gubernur Lampung kemarin lalu Kamis (14/7). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt Sekdaprov Lampung Sutono dan dihadiri satuan kerja terkait yang memiliki sumber PAD.

Plt Sekda Sutono mengatakan, ada beberapa sektor yang menyebabkan penurunan PAD ini diantaranya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB). Ia menyebutkan, untuk pajak kendaraan bermotor saja dari sekitar 3 juta kendaraan hanya 50 persen yang membayar pajak .

Sedangkan pendapatan pajak dari BBKB yang diprediksi juga mengalami penurunan dikarenakan harga minyak yang turun, dimana diprediksi penurunan pajak pada sektor ini sebesar 70 miliar dari target 460 miliar.

Selain itu, lanjut dia, adanya penurunan retribusi disetiap satuan kerja dikarenakan ada beberapa pertimbangan kewenangan dari provinsi ke Kabupaten/kota misalkan pelayanan tera ulang pada dinas perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

“Kesimpulannya memang perkiraan kita tidak 100 persen untuk mencapai PAD ini, atau sekitar 97-98 persen saja dari  target PAD kita sebesar Rp 2,446 triliun,” kata Sutono kepada awak media usai memimpin rakor kemarin.

Sutono mengatakan, sampai saat ini PAD Provinsi Lampung dalam setengah tahun berjalan baru mencapai sekitar 38 persen saja dari target. Maka dari itu, lanjut Sutono, pihaknya akan membuat langkah-langkah untuk mempercepat pencapai PAD terutama pendapatan yang bersumber dari PKB dan BBKB yang menjadi penyumbang terbesar PAD.

Menurut Sutono, salah satu solusi untuk mempercepat pencapaian PAD adalah dengan melibatkan kabupaten/kota, camat/kelurahan dan kepala desa serta samsat di daerah. Hal ini perlu disampaikan karena, menurutnya, pendapatan dari sumber pajak kendaraan motor tersebut untuk pembangunan di Provinsi Lampung yang juga hasil dari pajak tersebut dibagi ke kabupaten/kota.

“Nanti kita juga akan turun kejalan bersama polisi untuk menggelar razia kendaraan yang mati pajak, untuk ditindak tegas. Ya diingatkan lagi, biasanya orang itu kan lupa belum bayar, nah ini salah satu langkah kita yang akan kita lakukan,”ungkapnya . (Ist)

TIDAK ADA KOMENTAR