Pemkab – Kakimal Buka Portal, Sengketa Lahan Wewenang Mabes TNI

Pemkab – Kakimal Buka Portal, Sengketa Lahan Wewenang Mabes TNI

923
0
BERBAGI

Lampung Utara, Lensalampung.com РTuntutan warga desa Madukoro dan Tanjungsari kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, terkait sengketa lahan dengan pihak Pemukiman Angkatan Laut (Kimal) untuk sementara terakomodir, dengan dasar kesepakatan bersama. Kesepahaman didapat, setelah Pemerintah Kabupaten  Lampung Utara, memediasi kedua belah pihak yang berlangsung, Rabu siang (10/8/2016) di ruang Siger pemkab setempat.

Mediasi yang dipimpin oleh Asisten I, Yuzar itu dihadiri langsung oleh Komandan Kimal, Letkol.Marinir,Djunaidi, beserta unsur Kepolisian setempat dan perwakilan masyarakat. Yang mana dalam mediasi, disepakatilah sementara bahwa pihak Kimal akan akan melepas portal serta masyarakat yang telah memiliki sertifikat bisa menggarap lahan yang mereka miliki.

“Portal hari ini dilepas, jadi masyarakat bisa memanen hasil kebunnya. Khusus lima orang yakni Suhaimi, Wiyarso, Sukardi, Satimah dan Rohaidi, meskipun mereka memiliki sertifikat tetapi harus melakukan koordinasi dengan pihak Kimal terlebih dahulu sebelum melakukan penggarapan lahan,”¬† ujar Yuzar saat menemui massa unjuk rasa usai melakukan mediasi.

Kemudian masyarakat yang diketahui hanya memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Akte Jual Beli (AJB), dan Surat Keterangan Tanah (SKT) lanjut Yuzar, masih dalam proses kesepakatan lebih lanjut sementara yang dibahas tanah mereka yang bersertifikat karena itu bukti kepemilikan terabsah.

Sementara itu, Komandan Kimal, Letkol. Marinir. Djunaidi mengatakan, pihaknya bersedia melepas portal sesuai tuntutan masyarakat. Jadi silakan masyarakat melakukan aktivitas perkebunan dan pertaniannya.

“Kewenangan saya hanya melepas portal. Prihal sengketa lahan itu kewenangan mabes TNI-AL,”¬† terang Djunaidi.

Djunaidi membantah pemasangan portal dilakukan untuk mengantisipasi adanya niat masyarakat adat Lampura mengambil tanahnya kembali. Menurutnya tidak benar isue itu, yang benar pemasangan portal semata-mata untuk keamanan.

“Alasan diportal hanya untuk keamanan karena sering terjadi laporan adanya singkong masyarakat hilang makanya kita portal. Selain itu tidak ada,”. tandas Djunaidi. (Ben)

TIDAK ADA KOMENTAR