Peran Serta Masyarakat, Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana KKN

Peran Serta Masyarakat, Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana KKN

203
0
BERBAGI

Oleh : Fariza Novita (Penulis adalah Pengamat Anti Korupsi dan Aktivis)

Kehadiran dan peran serta masyarakat, sejati sangat diperlukan dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang mana peran serta tersebut, dapat dilakukan dengan cara turut mengawasi, mencegah dan melaporkan

Berdasarkan Undang-undang, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5). Menegaskan
bahwa, tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu diatur dengan
Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini tentunya diharapkan, untuk
mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat, dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi (Tipikor).
Disamping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau
informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat, adalah bagian dari bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan
diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab
masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan
mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi
informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukan bahwa
keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik
dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang
berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-
masing.

Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak
jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini
diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan
atau premi. (rls)

TIDAK ADA KOMENTAR