Selama 2016 Kejari Lampura Tangani 273 Perkara Pidum 1 Perkara Pidsus

Selama 2016 Kejari Lampura Tangani 273 Perkara Pidum 1 Perkara Pidsus

652
0
BERBAGI
Foto, Kepala Seksi Intelegen, Kejari Kotabumi, Dicky Zaharudin, dikonfirmasi diruang kerjanya senin (19/9/2016).

Lampung Utara, Lensalampung.com – Sepanjang tahun 2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi Lampung Utara, telah menangani 273 perkara pidana umum dan 1 perkara tindak pidana khusus (Pidsus), dari semua Kasus, ada yang telah putus dan ada yang sedang berjalan.

Dikatakan Kepala Seksi Intelegen, Kejari Kotabumi, Dicky Zaharudin, diruang kerjanya senin (19/9/2016), kesemua kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan, yang tentunya jumlah kasus tersebut tentunya pasti bertambah mengingat saat ini masih di bulan September.

“Sampai dengan saat ini, jumlah perkara yang telah dilimpahkan ke persidangan ada 273 pidana umum dengan 316 tersangka dan 1 pidana khusus (korupsi) dengan 5 tersangka,” jelas Dicky.

Dirincikannya, 273 perkara pidum itu terdiri dari berbagai macam kasus seperti, pencurian, pembegalan, perjudian, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Untuk pidsus sendiri kata Dicky, ialah kasus alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabumi tahun 2009 yang lalu. Saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan menunggu jadwal sidang.

Untuk kasus Alat Kesehatan (alkes) pihaknya menetapkan lima orang tersangka yakni (SR, OR, MH, TBR, dan IH). Mereka yang juga merupakan panitia pengadaan diduga telah merugikan negara sebesar 1,6 Miliar.

“Tersangka mengabaikan kewajiban tentang surat izin edar alkes yang tertuang dalam Permenkes dan juga dalam membelanjakan alkes tersebut mereka menggunakan perantara lain lagi tidak langsung ke distributor sehingga munculah selisih harga mencapai 1,6 M,” papar Dicky seraya menyebutkan ancaman hukuman bagi kelima tersangka dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda 200 juta.

Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak pidana baik umum maupun khusus, Kejari Kotabumi juga melakukan program sosialisasi kepada perangkat desa tentang penggunaan alokasi anggaran dana desa bagi Kepala Desa dan perangkat desa. Selain itu juga ada program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), untuk mensosialisasikan tentang tindak pidana baik pelajar selaku pelaku maupun pelajar selaku korban, yang materinya disesuaikan dengan banyaknya kasus yang ada ( narkoba, pelecehan seksual, dan sebagainya).

“Untuk sosialisasi ADD, Kades kami undang ke Kejaksaan, tetapi untuk JMS kami yang mendatangi sekolahan dari tingkat SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi di setiap bulannya,” pungkas Dicky. (Ben)

TIDAK ADA KOMENTAR