Terkait Oknum PNS Palsukan Pangkat, DPR Segera Panggil Kadis DKP dan Inspektorat

Terkait Oknum PNS Palsukan Pangkat, DPR Segera Panggil Kadis DKP dan Inspektorat

648
0
BERBAGI

BANDARLAMPUNG, Lensalampung.com  – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung Setiato dan Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Sudarno Edi hingga kini belum merespon terkait dugaan pelanggaran pemalsuan
kepangkatan dan golongan serta SK bodong ASN yang melibatkan Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Lensalampung.com mencoba mendatangi kantor DKP setempat dan kantor Inspektorat, namun sayangnya keduanya tidak ada ditempat, saat dihubungi via seluler meski dalam keadaan aktif namun mereka tidak mengangkat, begitu juga sms yang diluncurkan tidak ada yang ditanggapi. Yang bersangkutan pun saat disambangi dikantornya juga tak ditemukan.

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi akan memanggil BKD dan Inspektorat dalam waktu dekat ini dalam mengklarifikasi kebenaran terkait SK bodong ASN. “Insya allah akan Kita panggil awal bulan Agustus ini sekitar tanggal 1-5 Agustus,”Ujarnya saat dikonfirmasi para awak media online.

Menurut dia pemanggilan itu lakukan agar BKD dan Inspektorat dapat menjelaskan kebenarannya, karena jika memang benar SK itu bodong, maka ini suatu kerugian negara. ” jika memang itu nanti terbukti benar bodong maka pihaknya akan merekomendasikan langkah selanjutnya untuk menuju pengadilan. “Tuturnya seraya mengatakan Kebohongan oknum ASN tersebut mencoreng nama baik ASN.

Dia jga menambahkan selain mencoreng nama baik juga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Tata cara menduduki  kenaikan kepangkatan dan jabatan.  Segala fasilitas yang dipakai pun, sambungnya, ini tidak boleh terjadi harus segera di tindaklanjuti agar tidak terjadi kebohongan yang lebih panjang lagi.

” Kalau dia naik golongan fasilitas semua ikut naik, kan negara merugi itu, seperti ini ga bisa di biarkan lama-lama, kita akan dorong untuk segera di tindak lanjuti, yang jelas dalam waktu dekat kita panggil mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan Tindakan yang dilakukan oknum PNS  telah mencoreng nama baik ASN dan juga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

“Yang pasti ini pelanggaran, karena pangkat dan golongan belum pas, namun sudah diangkat dan memegang jabatan eselon  sembari mempertanyakan Kenapa Ini bisa lolos dan sampai dilantik kemungkinan ada permainan karena diusulkan oleh Dinas. “Ada pengangkatan karena ada usulan dari Dinas Terkait, Artinya Kepala Dinas Tau,” katanya

Jika Kepala Dinas mengaku tidak tau mustahil dan jika itu memang tanpa sepengetauan Kepala Dinas, artinya kemungkinan ada pemalsuan tanda tangan. “Pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan, pidana ini,” katanya lagi.

Belum menurutnya lagi kerugian negara berupa tunjangan jabatan yang sudah diterimanya perbulan sebesar Rp. 540.000. Dari informasi yang di himpun Lensalampung.com dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Sdyt oknum PNS Dinas Kelautan dan Perikanan. Tutupnya (Ist)

TIDAK ADA KOMENTAR