Vonis Bebas Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur, Keluarga Korban Kecewa

Vonis Bebas Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur, Keluarga Korban Kecewa

2707
0
BERBAGI
Sampaikan kekecewaan, Subandi kakak korban persetubuhan anak dibawah umur saat memberikan keterangan pada media

Lampung Utara, Lensalampung.com – Keluarga korban tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, mengaku kecewa terhadap vonis bebas yang diputus hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Kotabumi pada 26 Juli 2016 yang lalu.

Dimana pelaku tindak pidana persetubuhan FA (25), warga Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, telah membuat trauma korbannya SI (17) dengan dampak SI tidak lagi aktif meski berada dirumah.

Diuraikan kaka kandung korban, Subandi, warga Srimulyo, Ratuaji Lampung Tengah, kejadian yang menimpa adik kandungnya berinisial SI (17) itu terkuak pada awal tahun 2016. Waktu itu adiknya (SI) tiba-tiba memutuskan untuk tidak lagi bersekolah dan ingin bekerja di pulau Jawa. Padahal SI sendiri saat ini telah duduk di bangku kelas 11 SMA di daerah tempat tinggalnya.

Atas dasar kecurigaan, keluarga memutuskan mendesak SI, untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Atas desakan itu akhirnya SI pun mengakui bahwa dia telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri bersama dengan FA (25) warga Trimodadi, Abung Selatan, Lampung Utara (Lampura).

“Setelah kami cari informasi ternyata memang adik saya berpacaran dengan FA. Dan kami ingin meminta pertanggungjawabannya,” terang Subandi saat diwawancarai, di kantor LBH Suara Keadilan Lampura (2/8/2016).

Lanjut Subandi, dirinya kemudian melaporkan FA ke pihak berwajib Polres Lampura yang tertuang kedalam nomor laporan 173/B-1/II/2016. Setelah mengalami beberapa rangkaian persidangan, tepat pada tanggal 26 Juli 2016, FA divonis bebas dari tuntutan pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur.

“Kami merasa kecewa atas vonis itu, padahal pengakuan korban dan pelaku sudah jelas belum lagi ditambah bukti dan saksi. Kami berharap hukum harus ditegakkan seadil-adilnya sehingga FA bisa dikenakan sanksi akibat perbuatannya,” pungkas Subandi.

Sementara itu Ketua LBH Suara Keadilan, Anshori yang mendampingi perkara ini juga mengaku kaget dan kecewa terhadap putusan hakim memvonis bebas terdakwa.

“Kok bisa, bukti dan saksi kuat malah diponis bebas. Padahal terdakwa dituntut dengan tiga pasal dakwaan dan  dalam UU RI 35 2016 tentang perlindungan anak dan diancam hukuman 11 tahun penjara oleh Jaksa  Penuntut Umum (JPU) ,” seru Anshori.

Untuk itu, lanjutnya, dia meminta pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa mengupayakan upaya hukum Kasasi. Dan kami pun akan mencoba melaporkan kejadian ini ke Komisi Yudisial (KY) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Terpisah, salah satu hakim anggota yang ikut menangani perkara ini, Faisal Zhuhry saat diwawancarai di Pengadilan Negerk (PN) Kotabumi mengatakan bahwa dalam menangani perkara nomor 51/Pidsus/2016 ini sudah memutuskan putusan atas pertimbangan fakta-fakta persidangan. Menurutnya tidak ada satupun unsur dakwaan JPU terpenuhi.

“Berdasarkan UU  35 pasal 81 dan 82 kita dapati fakta persidangan baik dari saksi JPU dan saksi meringankan terdakwa, unsur-unsur seperti ancaman, kekerasan dan bujuk rayu dalam kasus tersebut tidak ada atau tidak memenuhi unsur-unsur nya,” ujar Faizal.

Akan tetapi Faisal juga masih menunggu upaya hukum Kasasi oleh JPU jika keberatan atas putusan ponis bebas itu.

“Ya kita juga sedang menunggu jika memang ada upaya hukum lainnya dari jaksa,” pungkasnya (Ben)

TIDAK ADA KOMENTAR