TUBABA, Lensalampung.Com – Kepala Kejari (Kajari) Dijabat Oleh Dyah Ambarwati SH.MH,Yang Mengantikan Ansari.SH Diharapkan Dapat Menuntaskan Kasus Atas Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dana Desa Terhadap 7 (Tujuh) Tiyuh di Kabupaten Tubaba Yang Dilaporkan Ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Tahun 2019 Lalu.
Laporan ke Kejati Lampung tersebut telah dilimpahkan kepada Kejari Tulangbawang setelah beberapa hari laporan masuk ke meja Kejati.”Kami berharap Ibu Dyah Ambarwati Kajari Tulang Bawang yang baru saja menjabat agar bisa menuntaskan kasus dugaan korupsi dana desa ini.”Ungkap Ari Irawan, Ketua Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FW-MTB) dikantornya,, Kamis (23/1/2020).
Ari Irawan juga menegaskan,dengan dibubarkannya Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejaksaan Agung tidak ada lagi batu sandungan bagi seragam cokelat ini untuk memproses informasi-informasi soal dugaan KKN yang disampaikan kalangan masyarakat kepada Adhiyaksa.
“Selama ini kan alasannya TP4D, kami bukan tidak percaya dengan Kajari Tulang Bawang yang lama,tetapi kita coba lihat secara langsung kondisi penggunaan dana desa di Tubaba, khususnya di tujuh tiyuh yang kami laporkan tersebut. Dalam hal Kejaksaan Negeri melihat kondisi dengan kacamata penegakan hukum.Ujar Irawan yang diamini Sekretaris FW-MTB, Wardi Saputra.
“Untuk itu kami berharap agar tujuh tiyuh ini diusut sampai tuntas, kalaupun tidak ditemukan indikasi KKN silahkan sampaikan kepada publik, begitu juga sebaliknya. Kami dari FW-MTB siap ketika dibutuhkan Kejari untuk berdiskusi ataupun investigasi.”Tegasnya.
Diketahui, pada Jumat (20/09/2019) lalu terdapat 7 Tiyuh yang dilaporkan oleh FW-MTB ke Kejati Lampung terkait indikasi KKN Dana Desa dan Sertifikat Prona yang dipungut biaya. Ke-7 tiyuh tersebut yaitu, Kibang Budijaya (Lambu Kibang), Penumangan, Tirta Kencana (Tulangbawang Tengah), Gunung Menanti, Sumber Rejo (Tumijajar), Toto Wonodadi, dan Margodadi (Batu Putih). (DD)