Mesuji, Lensalampung.com – Tidak jauh dari pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, palaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat tahun 2020 tak lepas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ya, meski mekanismenya proyek dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KKM) dari setiap desa pelaksana Pamsimas, namun fakta dilapangan tak demikian.
Dari penelusuran media ini, berdasarkan pengakuan sejumlah KKM, diduga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melalui pendamping atau fasilitator lapangan memonopoli dengan mengkondisikan pengadaan perpipaan dalam kegiatan pamsimas.
“Bunyinya saja swakelola, kami masyarakat desa selaku KKM hanya kebagian melaksanakan bangunan fisik seperti membuat tower, mck, dan tempat cuci tangan. Sementara pengadaan perpipaan diambil alih dinas lewat pendamping mereka yang mengerjakan khusus pengadaan perpipaan, kalau di kecamatan kami mesuji itu yang namanya Mega yang mengkoordinir,” ungkapnya yang mewanti agar namanya tidak dipublis ke media.
Pengakuan serupa juga diakui KKM lainya, dari kecamatan tanjung raya, tahun sebelumnya yakni 2019 desanya juga mendapat program pamsimas.
“tahun 2019 lalu desa kami juga dapet pamsimas, tapi ya itu swakelola namanya saja, tapi faktanya tidak. Kami hanya dapat capek saja, tipis untung dari bangunan, sementara untung yang besar itu ada dipengadaan pipa, tapi diambil sama mereka. Kami seperti jadi kambing hitam, terus kami yang kerja tapi mereka yang dapet duit, bagaimana tidak yang ngerap mereka, terus yang beli juga mereka, ucapnya.
Sementara itu, Mega salah satu FL ketika dihubungi wartawan melalui saluran telepon enggan menjawab panggilan dari media ini. Pesan Whatsapp yang dikirim juga enggan dibalas.
Terpisah Kabid Perumahan dan Bangunan Gedung Disperkim Mesuji Andre, yang membidangi kegiatan tersebut enggan berkomentar ketika diminta tangapan dari wartawan. Pesan yang dikirim juga enggan dibalas. (Ishar)