LAMPUNG SELATAN, Lensalampung.com — Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, memberikan 5 poin catatan dan saran terhadap pemerintah daerah setempat demi terwujudnya pembangunan di kabupaten Lampung Selatan yang lebih baik lagi.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua fraksinya Jenggis Khan Haikal, saat rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Selatan, Ta-2020. yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Hendriy Rosyadi dan dua pimpinan lainnya, Kamis (15/4/2021)
Setelah mepelajari laporan keterangan pertanggunngjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020 serta laporan PANSUS bahwa target pendapatan pemerintah kabupaten lampung selatan pada tahun anggaran 2020 sebagai mana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.2.093.004.017.805,91 dan dapat direlisasikan sebesar Rp.2.109.809.461.380,12.
Selanjutnya kami fraksi Demokrat menyoroti target belanja daerah pemerintah kabupaten lampung selatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.2.371.660.334.481,28 hanya dapat direlisasikan sebesar Rp.2.228.456.869.222,85.
“Maka fraksi Demokrat menyimpulkan, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan serta laporan PANSUS bahwa serapan relasasi anggaran yang masih belum maksimal khususnya pada dinas atau OPD masih dibawah 90%.”ujar juru bicara fraksi Demokrat itu saat membacakan pandangan akhir fraksinya.
Meski secara umum bisa memahami dan memaklumi dari laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan dan PANSUS,
Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah melalui OPD dapat mencari terobosan dan inovasi agar tercapai semua keinginan masyarakat dikarenakan realisasi anggaran masih dibawah 90%. Fraksi Demokrat memberikan Jenggis dalam pendangan akhir Fraksinya.
“Oleh karena kami Fraksi Demokrat memberikan 5 poin catatan dan saran demi terwujudnya pembangunan di Lampung Selatan bisa lebih baik lagi.”kata politisi dari partai Demokrat itu.
Berikut 5 poin dan catatan serta saran yang disampaikan.
Pertama Fraksi Demokrat mengapresiasi kerja Tim PANSUS LKPJ yang telah bekerja membahas LKPJ Bupati Lampung Selatan dengan para Dinas atau OPD telah dilaksanakan dengan tepat waktu.
Ke-2. Refocusing dan realokasi anggaran berdampak berbagai sektor terutama capaian target pembangunan tahun 2020 tidak tercpai sesuai target yang direncanakan. Pemerintah daerah hendaknya dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan dengan teliti dan harus tau apa yang dibutuhkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat.
Ke-3, Pelayanan kesehatan merupakan sangat penting khususnya dalam mengelola rumah sakit umum daerah dikarenakan tolak ukur majunya rumah sakit umum daerah tersebut diukur dengan peningkatan mutu pelayanan berbasis kepuasan pasien, kepuasan pasien merupakan kunci penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit umum daerah (RSUD BOB BAZAR KALIANDA) diantaranya prosedur administrasi pelayanan,
perilaku staff, kebersihan, kepedulian kepada pasien, komunikasi dan kedekatan pasien sehingga menumbuhkan kepercayaan publik dan harus menerapkan yang menjadi slogan yakni, 5 S (Senyum,Salam,Sapa,Sopan dan Santun) Slogan ini harus dilaksankan bukan hanya sekedar kata-kata saja.
Pion yang Ke-4, tentang penanganan pasien Covid-19, Fraksi Demokrat meminta pihak rumah sakit Bob Bazar agar menyampaikan informasi yang benar yang terindikasi covid-19 sehingga tidak adanya mis-informasi kepada pasien, sehingga menimbulkan tidak kepercayaan keluarga pasien terhadap kinerja pihak rumah sakit akibat dari kesembronoan,
Sepeti yang terjadi beberapa waktu lalu, dari hasil test PCR reaktif dan dilanjutkan dengan perwatan isolasi covid-19, dalam masa perawatan pasien meninggal, namun hasil SWAB antigen pasien tersebut dinyatakn negatif hal ini dapat berdampak trauma bagi keluarga dan masyrakat. Hal perlu adanya perbaikan agar tidak terulang kembali.
Dan poin yang Ke-5, Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan anggaran demi menyentuh kepentingan rakyat khususnya pada dinas PUPR,kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman serta dinaas dinas lainnya perlu mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi dari bawah saat melakukan penjaringan dalam kegiatan reses anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan.
Menurut juru bicara fraksi Demokrat sekaligus ketua Fraksinya, “Dari Lima poin catatan dan saran yang disampaikannya perlu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah agar terjadi kesingkronan atara legeslatif dan yudikatif.”tegas praktisi hukum yang duduk di kursi komisi III DPRD Lampung Selatan itu. (Adi/HS)