BANDARLAMPUNG, Lensalampung.com – Gubernur Ridho beri arahan pada Rapat Kordinasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Ridho menekankan agar para Kepala Daerah, Kadis, dan Apararur Desa harus tau dimana kantong-kantong masalah di daerahnya. “Apakah pendidikan, apakah infrastruktur, apakah kesehatan, bila sudah tahu maka fokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama sehingga bisa keluar dari ketertinggalan pada masalah dibidang tersebut.” Ujar Ridho di Halaman Kantor Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan, Minggu siang (5/2/2017).
Untuk itu menurut Ridho diperlukan kerjasama dan kekompakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa sehingga kebijakan bisa sesuai dengan harapan masyarakat.
“Pemerintah Daerah dan Kepala SKPD bisa mengerahkan Kepala Desa untuk mengetahui masalah di setiap wilayah. Untuk itu Pemkab harus merespon aspirasi Kepala Desa sebagai pemilik wilayah yang mencakup masyarakat hingga tataran bawah, dan Kepala Desa sebaliknya juga harus mendukung penuh pemerintahan yang sedang berlangsung. Sehingga terjadi pemerintahan secara integral sesuai semangat Nawacita membangun Indonesia dari pinggir.” Papar Ridho.
Gubernur Ridho juga memaparkan sejumlah program salah satu yang ditekankannya mengenai pertanian dan Infrastruktur. Dijelaskannya Pemprov terus mencoba semaksimal mungkin untuk menganggarkan perbaikan jalan Provinsi, sehingga pada tahun ini khusus untuk wilayah Way Kanan saja Pemprov menganggarkan 68,9 Miliar untuk perbaikan jalan Provinsi yang ada di Way Kanan.
Menurut Gubernur sudah sangat optimal setiap tahunnya pemprov menganggarkan untuk Infrastruktur. Hasilnya, lanjut Ridho, Perbaikan jalan Provinsi diapresiasi walau diakuinya masih ada yang belum tersentuh namun dipastikan bergiliran menyesuaikan anggaran dan kemampuan Pemprov.
Yang ditekankan Ridho saat ini, bahwa masyarakat juga menuntut perbaikan jalan Desa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. “Hasil survey yang saya lakukan secara internal, saat ini yang cukup tinggi adalah keluhan perbaikan jalan Desa yang belum optimal. Pemkab sebaiknya merespon ini, karna sudah saya sampaikan pada rakor Bupati se-Lampung. Bila bisa seiring sejalan, pembangunan infrastruktur bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran berkehidupan sosial.” Tekan Ridho.
Pada bidang pertanian, jelas Ridho, pihaknya terus memfokuskan diri terhadap mandatori Lampung sebagai daerah ketahanan pangan. Untuk itu, amanah pemerintah pusat benar-benar ia laksanakan sebaik mungkin yakni menjaga kepercayaan Presiden agar Lampung terus dipercaya sehingga banyak bantuan bisa diturunkan untuk petani Lampung. Untuk itu Ia harapkan kerjasama dari Kabupaten penyangga Pertanian di Lampung khususnya Way Kanan.
Apalagi banyaknya masyarakat Lampung yang bekerja disektor pertanian, maka kesejahteraan petani menurutnya akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan Kabupaten dan Lampung secara umum. Untuk itu Ia bersama tim percepatan pertanian, Pemprov terus merumuskan penyaluran pupuk, pembangunan irigasi, penyediaan bibit, hingga menjaga stabilitas harga sebaik mungkin di Provinsi Lampung.
“Hanya saja tantangan kita adalah kebijakan impor dari pusat, seperti kebijakan import singkong beberapa waktu lalu. Harga singkong jatuh dan Lampung sebagai daerah penyuplai tapioka terbesar petaninya terpuruk. Ini yang terus saya kejar dan komunikasikan ke Pemerintah Pusat. Dan dilain sisi kita Pemprov terus berupaya memperluas pemakaian dan olahan manfaat produk pertanian sehingga demand akan semakin tinggi.” Jelasnya.
Ridho juga berharap, bahwa masyarakat benar-benar bisa mendukung jalannya pemerintahan. Sehingga Pembangunan di Lampung bisa berlangsung secara cepat dan lancar karna mendapatkan dukungan. Pesan Khusus Gubernur untuk Pemkab Way Kanan dan jajarannya pada rakor kali ini salah satunya Ialah secepat mungkin secara bersama-sama menaikan angka IPM kabupaten tersebut. (RA/BA)