BANDARLAMPUNG,Lensalampung.com – Pemerintah pusat memastikan dana desa (DD) tahun ini akan mulai cair pada akhir Maret. Pencairan akan dilakukan dua tahap, yakni Maret ini (60 persen) dan Agustus (40 persen).
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, Yudha Setiawan membenarkan jika DD akan cair pada Maret. Menurut Yudha bahwa jadwal pencairan itu sudah sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Kalau PMK nya begitu. Tapi soal tanggalnya saya belum tahu kapan,” kata Yudha saat di hubungi, Kamis (16/3/2017).
Yudha menuturkan tahun ini DD untuk Bumi Ruwai Jurai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. “Tahun ini Rp1,9 triliun naik 400 miliar dari sebelumnya Rp1,5 triliun,” imbuh Yudha. Nah jika ada dua tahap DD Maret ini akan transper ke daerah. Untuk tahap pertama Rp1,140 Trilun, sedangkan tahap ke dua sisanya sebesar Rp760 miliar di tranfer Agustus.
Meski demikian, ada empat program yang akan dilakukan pada tahun ini dalam meningkatkan kesejahteraan desa tertinggal. Ke empat program merupakan langka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, beliau meminta kepada seluruh kepala desa mengarahkan penggunaan dana desa untuk empat program prioritas kementerian agar dapat terwujudnya desa mandiri di indonesia termaksud Provinsi Lampung.
Empat program prioritas yang perlu didorong oleh kepala desa yakni One Village One Product atau satu desa satu produk dengan memfokuskan suatu produk komoditi tertentu agar memiliki nilai tawar yang lebih tinggi.
Kedua, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menambah pendapatan asli daerah dan bisa menjadi modal pembentukan desa yang mandiri.
Ketiga, pembangunan embung dan Keempat, pembangunan sarana olahraga di setiap desa. Namun sampai saat ini belum ada informasi pencairan dananya dari Pemerintah Pusat. “Kalaupun sudah akan kita informasikan keteman-teman media,” tandasnya.
Untuk itu DD Maret ini akan dicairkan, pihaknya berharap baik Provinsi maupun Kabupaten dapat mengawal DD sampai ke tujuan agar penggunaan dana desa tidak disalahgunakan dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat. Tutupnya. (BA)