BANDARLAMPUNG,Lensalampung.com-Peningkatan akses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah jadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung.
“Tiga hal tersebut merupakan faktor utama peningkatan kapasitas SDM yang menjadi perhatian Pemprov, agar kemajuan dan pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat,” kata Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo ketika menerima audiensi dari Komisi IX DPR RI, di Ruang Sungkai Balai Keratun, Selasa (2/4/2017).
Menurut Ridho, ditengah arus deras transmigrasi yang melanda Lampung, pemprov terus berupaya mengembangkan peningkatan kapasitas SDM agar penduduk setempat tidak lantas tersingkir oleh pendatang. “Sejauh ini Lampung sudah menganggarkan 20 persen dari APBD Pemprov Lampung sebesar Rp6,8 trilyun untuk pendidikan,” katanya.
Pemprov juga, kata Ridho, terus mengganggarkan Rp150 miliar pada tahun lalu untuk membenahi fasilitas medis di Rumah Sakit Abdul Muluk, dan dalam waktu akan menggoperasikan Rumah Sakit Bandarnegara Husada.
Rumah sakit tanpa kelas yang terletak Kotabaru Lampung Selatan, itu akan menjadi alternatif sarana kesehatan baru di kabupaten sekitarnya.
Menyikapinya, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengapresiasi kondisi pembangunan kesehatan di Lampung. Selain itu, Dede menyoroti kondisi tenaga kerja nasional, yang menunjukan bahwa 60 persen pendidikannya merupakan lulusan SMP.
Ke depan, ia menyarankan agar Lampung segera mempersiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membekali tenaga kerja dengan kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Menurutnya, selama ini pengembangan kompetensi SDM terkendala, lantaran anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja masih minim.
Komisi IX saat ini mengupayakan ada revisi undang-undang agar pendidikan kompetensi dapat menggunakan anggaran pendidikan. Di sisi lain, ia berharap pemprov dapat melakukan pembekalan terhadap petani, agar ada kemampuan untuk mengembangkan produk tambahan pertanian. “Petani harus menguasai sektor hilir dan hulu agroindustri,” katanya.
Lampung juga diminta dorong peningkatan fungsi puskesmas. Mengingat jumlahnya yang banyak dan sudah tersedia. Sehingga tidak memerlukan dana besar untuk revitalisasinya. Pemprov kata mantan Wagub Jabar itu perlu melengkapi puskesmas dengan perawat dan dokter. “Biasanya bagus tapi, tidak dilengkapi dengan ketersediaan tenaga medis. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya. (BA)