LAMPUNGTIMUR, Lensalampung.com, – Bupati lamtim Chusnunia Chalim menyambut kedatangan ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Rabu (03/05/2017).
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Wakil Bupati Lamtim Zaiful Bukhori, Direktur RSUD Sukadana Dr. Nanang Salman Saleh serta jajaran pemerintah kabupaten Lampung timur.
Ketua Komisi IX DPR RI Dedi Yusuf dari Partai Demokrat Dapil Jawa barat yang didampingi Frans Agung dari partai Hanura dari Dapil lampung mengatakan, Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengetahui program pemerintah yang ada di daerah berjalan baik atau tidak. Sehingga kali ini komisi IX melakukan peninjauan ke kabupaten Lampung Timur untuk mengetahui secara langsung kemajuan di Kabupaten tersebut, terutama dibidang sarana kesehatan.
“Kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan program pemerintah yang ada di daerah. Kemudian juga mengawasi program sehat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat apakah sudah terlaksana atau belum.
Ketua komisi IX DPR RI Dedi Yusuf juga akan berupaya meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan fasilitas kesehatan kepada daerah daerah yang masih membutuhkan.
“Yang kita lihat selama ini masih banyak rakyat yang masih membutuhkan fasilitas kesehatan. Maka dari itu sangat penting adanya dukungan dari pemerintah untuk masalah kesehatan,”jelasnya.
Sedangkan untuk evaluasi pelayanan Kartu BPJS yang telah diketahui selama ini bekerja sama dengan pemerintah, akan terus dilakukan pendataan terhadap rumah sakit yang menggunakan jasa BPJS. Menurutnya, di Sebagian besar rumah sakit di Indonesia menggunakan pelayanan BPJS dan hanya sebagian kecil rumah sakit yang tidak bekerja sama.
“Pertama yang telah kita tanyakan kepada pihak rumah sakit atau klinik, apakah benar benar bisa memanfaatkan program yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Artinya dari data yang ada 90 persen rumah sakit yang mendaptkan Suport dari BPJS dan 10 persen mandiri. Jadi yang perlu kita ketahui apakah program BPJS ini sangat membantu rakyat atau tidak. Tapi yang jelas kita ketahui adanya BPJS sangat membantu masyarakat”ujarnya.
Ia berharap tidak ada lagi warga atau masyarakat yang masih mengalami kekurangan obat, karena alokasi dana untuk anggaran obat telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan obat masyarakat di seluruh indonesia.
“Sebanyak 2 Triliyun Rupiah dana yang di alokasikan untuk obat sudah disiapkan oleh pemerintah untuk seluruh warga Indonesia. Tetapi yang perlu di tanyakan, apakah proses distribusi obat itu sendiri sampai di bawah atau tidak,”terangnya
Mengenai Tenaga TKS ini saudara- saudara kita yang ingin kerja diinstansi atau didinas kesehatan, tetapi tidak ada bentuk kontrak kerja nya, tidak ada tunjangan ataupun honor yang tetap, sehingga disebut tenaga sukarela, oleh karena itu berdasar kan UUD no.13 tentang ketenagaan kerja, seharus TKS tidak bisa diterap kan lagi, jadi kedepan pemerintah hanya memiliki pekerja Honorer atau disebut P3K(Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) dengan ada nya tersebut, maka mereka berhak menerima gaji sebesar dengan UMR, jadi tidak boleh ada diindonesia mereka bekerja sama dengan yang lain seperti PNS dan yang lain sebagai nya.
Kami dari komisi lX sudah minta kepada menteri untuk membuat surat edaran atau Permen terkait hal ini, dan sampai saat ini akan dilakukan, itu juga bisa dibuat oleh bupati lamtim dengan mengeluarkan Peraturan bupati(Perbup) untuk meniadakan TKS ini merubah status nya menjadi tenaga Honorer atau tenaga P3K, ini yang kita harap kan untuk dapat dilakukan disetiap daerah diindonesia ungkap nya.
Sebelum Rombongan melanjutkan kunjungan ke PT NTF di kecamatan labuhan ratu lamtim dan dilanjutkan ke Taman Nasional Way Kambas( TNWK ) acara tersebut diakhiri dengan penyerahan Proposal permohonan bantuan fasilitas kesehatan oleh Bupati Lamtim Chusnunia kepada ketua komisi IX DPR RI Dedi Yusuf. (ADV)