Lampung Utara, Lensalampung.com – Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Plt. Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Lampura dr. H.Sri Widodo, berkomitmen meningkatkan sistem birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang telah diselenggarakan, utamanya dalam hal pelayanan publik yang terukur, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Serah terima SK Plt. Bupati Lampung Utara, diketahui, diserahkan Gubernur Lampung, atas nama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia kepada Wakil Bupati Lampura, dr. H.Sri Widodo.M.Kes,Sp.PD.FINASIM.
“Sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampura, tentunya arah kebijakan yang akan diambilpun terbilang bukanlah hal yang sederhana. Apalagi Kab. Lampura saat ini mengalami beragam persoalan, baik itu terkait kinerja ASN yang akhir-akhir ini mengalami penurunan etos kerja. Belum lagi persoalan keuangan derah Kabupaten Lampung Utara yang membutuhkan terobosan serta kemampuan manajerial yang terstruktur. Banyak hal yang tidak sederhana untuk diselesaikan. Namun, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mencari solusi terbaik dengan melibatkan seluruh stakeholder sebagai mitra Pemkab. Lampura untuk menata dan memperbaikinya,” tutur dr. Sri Widodo, saat diwawancarai, Senin, (12/02/2018), di ruang lobby Hotel Grande Bandarlampung.
Penyerahan SK Plt itu, sebagai tindaklanjut Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara memasuki masa cuti guna mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 mendatang.
Meski dengan latar belakang seorang dokter, Sri Widodo, juga akan mengelola pemerintahannya kelak dengan pelayanan publik yang prima, cepat, akurat, dan tersistematis. Hal ini juga tak lepas dari realitas yang terjadi di Lampung Utara.
“Pemerintah harus mengedepankan kepentingan publik dengan dasar administrasi keuangan daerah serta tatakelola birokrasi pemerintahan yang terintegrasi. Artinya, kepentingan masyakat harus menyatu dengan sistem pemerintahan yang transparan, sistematis, cepat, akurat, dan akuntabel,” paparnya.
Dalam hal jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, dr. Sri Widodo mengimbau agar seluruh tatanan masyarakat menjaga kondusifitas wilayah serta keamanan lingkungan yang terpatri dalam hati nurani seluruh masyarakat Lampung Utara.
“Keputusan kita guna memilih kepala daerah Lampung Utara harus terlahir dan tumbuh dari hati nurani. Hindari segala potensi konflik yang dapat merusak nilai persaudaraan. Pembangunan di Lampung Utara segala sektor tidak akan berhasil jika kita tidak bergotong-royong, tidak rukun, dan tercerai-berai,” himbau dr. Sri Widodo.
Diharapkannya, dalam proses pra-pelaksanaan maupun pasca-Pilkada Lampura 2018 mendatang, ASN harus menunjukkan sikap netralitas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak berpihak dan terlibat aktif dalam hal langkah politik pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu.
“Seluruh perangkat pemerintahan harus bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Banyak hal yang akan kita benahi serta tata ulang secara bersama,” pungkasnya. (Bs)