Lampung Utara, Lensalampung.com – Ratusan masyarakat dibawah naungan Forum Masyarakat Pengawal Penegakan Suppremasi Hukum Lampung Utara, melakukan aksi di halaman kantor Pemerintah Daerah setempat, senin (26/3/2018) pagi.
Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, antaranya, meminta agar mebatalkan kegiatan Roling yang telah dilakukan, menjaga kodusifitas selama pelaksanaan masa kampanye, menuntut untuk Plt.Bupati Untuk netral, dan meminta kepada Kemendagri untuk memberhentikan Plt.Bupati karena tidak tau aturan hukum.
Himau, selaku penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keperdulian terhadap Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Utara.
“aksi ini karena kami peduli terhadap Plt. Bupati, tetapi kalau Plt tidak bisa hadir menemui kami, kesimpulan kami, plt telah sengaja membuat gejolak.” Ujar Himau, dalam orasinya, senin (26/3/2018).
Dalam pernyataan sikapnya, karena sat ini masih dalan tahapan Pilkada, FMPPSH Lampura mengingatkan agar Plt dapat bersama menjaga stabilitas birokrasi yang ada di lingkup Pemkab setempat dan juga menjaga pelayanan agar tetap baik. Dinyatakan juga bahwa Plt.Bupati menuai kejanggalan aturan dalam pelaksanaan Roling yang jika dibiarkan akan menjadi konflik dan fitnah .
Dari pantauan masa aksi dikawal ketat aparat kepolisian dengan di bantu oleh puluhan anggota Brimob dan Pol-PP setempat. Terlihat juga Aksi yang di koordinatori oleh Rani, menyimpulkan karena Plt.Bupati tidak ditempat, mereka kemudian berlanjut ke bunderan Payan mas, dan ke DPRD setempat. (Bs)