2017 Mendatang, Pemprov Lampung Terapkan Sistem E-budgeting

2017 Mendatang, Pemprov Lampung Terapkan Sistem E-budgeting

996
0
BERBAGI

BANDARLAMPUNG, Lensalampung.com – Reformasi birokrasi, tahun 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jajaki penerapan sistem pengelolaan anggaran e-budgeting. Pengelolaan sistem keuangan yang disimpan secara online bertujuan memberikan transparansi bagi semua pihak. Melalui hal tersebut upaya upaya penggelapan dana atau penyimpangan dapat diminimalisir.

Kepala Biro Keuangan Setda Pemprov Lampung, Minhairin mengatakan pihaknya menyambut baik masukan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ‎Asman Abnur saat mengunjungi Lampung pada Selasa (13/9). Menpan-RB menargetkan 50 persen dari seluruh pemda provinsi dan kabupaten di Indonesia mulai akan menerapkan sistem e-Budgeting pada pertengahan 2017.

Menyikapinya, menurut Minhairin, pihaknya siap menindaklanjuti masukan tersebut dengan melakukan pembentukan tim percepatan E-budgeting. “Prinsipnya kami menyambut baik mengenai penerapan e-budgeting di Lampung. Ke depan kami akan kaji teknis detailnya Gubernur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) dan Unit layanan pengadaan (ULP) untuk teknisnya,” kata Minhairin.
saat dikonfirmasi kemarin, Rabu (14/9).

Mantan Kepala BPKAD Lampung Selatan tersebut juga menambahkan Pempov akan mulai mencari konsultan untuk pembentukan sistem e-bugdet Lampung. Pemprov juga akan mempelajari penerapan sistem e-budget dengan studi banding ke daerah yang terlebih dahulu menerapkannya, seperti Bandung, DKI Jakarta dan Surabaya.

E-budgeting kata Minhairin akan menciptakan ruang keterbukaan informasi lantaran bisa dikontrol oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Minhairin mengatakan penerapan e-budgeting secara sederhana merupakan dokumentasi penyusunan anggaran di sebuah daerah secara online. Nantinya setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh sebuah pemerintah daerah.

“Kami akan kaji serius mengenai e-budgeting ini. Tentu kami ingin pengadaannya sesuai dan tidak membawa kendala dalam pelaksanaanya kelak. Makanya penyusunannya harus betul-betul serius,” katanya.

Minhairin menilai meski sering dipuji sebagai sebuah terobosan kebijakan keuangan yang berpihak pada masyarakat, tetap saja ada sebuah kelemahan yang sangat mengkhawatirkan. Kelemahan itu terkait pada rentannya sistem pemerintah yang cenderung mudah dibobol oleh hacker atau terkena pengaruh virus online yang bisa merusak data. Mengantisipasinya, pemda perlu melengkapi sistem e-budgeting dengan antasipasi sistem keamanan yang memadai.

“Sesuai visi pak Gubernur untuk menjadi Provinsi Lampung sebagai provinsi percontohan dalam bidang pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kemenpan-RB. Biro keuangan akan terus melakukan inovasi dalam bidang pelayanan publik untuk mewujudkan hal tersebut,” katanya. (BA)

TIDAK ADA KOMENTAR