DPR Minta Pemerintah Atasi Kehancuran Harga Singkong dan Karet

DPR Minta Pemerintah Atasi Kehancuran Harga Singkong dan Karet

682
0
BERBAGI
Foto, sidang paripurna Dewan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ABPD Lampura 2017, Selasa (1/11/2016).

LampungUtara,Lensalampung.com – Anjloknya harga komoditas pertanian dan perkebunan terutama untuk singkong dan karet menjadi perhatian khusus anggota DPRD Lampung Utara,dalam sidang paripurna Dewan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ABPD 2017 yang digelar,  Selasa (1/11/2016).

Pada kesempatan itu,  pihak legislatif itu mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Lampura agar menempuh langkah-langkah kongkrit dalam menaikan harga komoditas tersebut. Sorotan terkait perekonomian masyarakat khususnya para petani singkong itu mendominasi sidang paripurna.

seperti yang dinyatakan dari fraksi PDI-P melalui juru bicaranya, Jupi Sunandar. Menurutnya, pemerintah hendaknya harus lebih sensitif lagi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya petani singkong yang harga jualnya anjlok sehingga berimplikasi pada perekonomian mereka.

“Pemerintah harus bisa membuat terobosan dan langkah kongkrit menaikkan harga singkong. Pangkas anggaran yang tidak penting (berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat). Fokuskan pada sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Jupi.

Sementara itu fraksi Grindra, Nurdin Habib dalam pandangan umumnya menyampaikan bahwa dalam penyusunan APBD hendaknya membandingkan capaian -capaian kinerja dari APBD dua tahun sebelumnya.

“Anggaran harus rasional dan mengutamakan kepentingan dasar masyarakat. Jadikan acuan dua tahun sebelumnya (2015-2016) dalam hal capaian -capaian kinerja yang telah dilakukan,” kata Nurdin.

Sementara  fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, Joni Bedial menyoroti masih terjadinya pungutan liar di lapangan bagi pengurusan segala sesuatu yang bersentuhan dengan pelayanan publik. Kemudian untuk memastikan alokasi anggaran agar tepat sasaran, fraksi Demokrat menghendaki agar para pimpinan Satuan Kerja dapat langsung mempresentasikan program-programnya secara langsung di depan Dewan. “Ya kami minta tanpa berwakil kepada Kepala SKPD untuk langsung memaparkan programnya di depan kami,” seru Joni.

Untuk dinas PU, lanjut Joni, agar lebih mengutamakan kontraktor-kontraktor lokal dalam melakukan pembangunan yang ada. Kemudian Bupati juga harus menjamin keamanan dan ketertiban  masyarakat. ” Berdayakan kontraktor lokal karena mereka memiliki rasa tanggungjawab yang lebih atas pembangunan daerah dari pada kontraktor luar. Buka dan permudah segala sesuatunya untuk mengundang investor ke Lampung Utara,” pungkasnya.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Rahmat Hartono, didampingi Wakil Ketua II, Yusrizal dan dihadiri 28 anggota Dewan, unsur Forkopimda dan pejabat eselon II, III, IV di jajaran pemerintah Lampura.Sidang akan dilanjutkan esok hari, (2/11) dengan agenda sidang jawaban Bupati atas pandangan fraksi -fraksi.  (Beben)

TIDAK ADA KOMENTAR