Ini Lima Bahasan Penting Rakor Gubernur se-Sumatera

Ini Lima Bahasan Penting Rakor Gubernur se-Sumatera

1605
0
BERBAGI

Bandarlampung, Lensalampung.com – Terdapat lima pembahasan yang disampaikan oleh perwakilan Menteri dari kementerian RI dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera hari ini, Rabu (27/7) yang pertama disampaikan  Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri pada Menteri Perindsutriaan, Imam Haryono mengatakan bahwa alam pembangunan di Pulau Sumatera ada empat tantangan untuk memajukan kawasan industri agar menjadi primadona khusus bagi investor.

Yakni, pertama mulai dari infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya dirasa kurang memadai. Kedua belum semua kabupaten/kota telah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Ketiga lemampuan tenaga kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) industrial yang terlatih di daerah kurang baik. Serta keempat minat swasta untuk membangun kawasan industri masih kurang.

“Ada empat tantangan dan isu strategis kawasan industri di pulau sumatera yang harus dihadapi,” ujarnya saat memberikan materi di Rapat kordinasi (Rakor) wilayah Gubenur Se-Sumatra.

Saat ini, dalam rencana pembangunan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA)  di Sumatera. Telah terlihat, yakni proyek jangka pendek (2017-2020). Diantaranya industri berbasis migas dan batubara. Diantaranya, mulai pproyek pembangunan industri metanol berbasis batubara (dengan Invest. (USD 742 juta), yang berada di lokasi Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan tenaga kerja 1.500 orang  (langsung) 20.000  (tidak langsung).

Kedua, pembangunan industri amonia dan metanol berbasis Batubara (Invest. USD 1,04 M), Meulaboh, Nanggroe Aceh Darussalam dengan tenaga kerja 1.500 orang (langsung) 25.000 orang (tidak langsung). Ketiga Pembangunan Industri Petrokimia berbasis Batubara (Invest. USD 3,4 M), Mesuji, Lampung, 19.000 orang (langsung) 230.000 orang (tidak langsung).

“Ya karena dalam hal strategi pembangunan industri Nasional memang diharuskkan mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam,” ungkap dia.

Selain itu, dalam pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi, Imam mengujarkan, harus dapat meningkatkan penguasaan teknologi yang berkualitas sumber daya manusia (SDM) industri. Hal nya dapat ,engembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), lalu kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan menengah.

Jiak dilihat dalam penahapan capaian pembangunan industri, tahap I (2015-2019) harus meningkatkan nilai tambah SDA. Tahap II (2020-2024) mempunyai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan. Tahap III (2025-2035)-Indonesia sebagai negara industri tangguh.

Dilain sisi, perwakilan Menteri PPN/Kepala Bappenas, melalui Deputi Bidang Pengembangaan Regional-Bappenas, Arifin Rudi Yanto, perekonomian global yang masih lesu. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 sebesar 3,1 % (Outlook Bulan Juli 2016). Seiring dengan ketidakpastian politik dan ekonomi, khususnya negara Eropa paska Brexit. Turunnya harga komoditas, terutama komoditas energi.

Dan ia melihat khusunya dalam ekonomi domestik, sejauh ini, di tengah perekonomian dunia yang masih lesu. Lalu permintaan komoditi ekspor diperkirakan masih lemah. “Dan antisipasi pergerakan harga minyak di tengah situasi Timur Tengah yang sangat dinamis. Serta penajaman alokasi anggaran belanja: peningkatan pembangunan infrastruktur.

Kata Arifin, dalam hal arah kebijakan pembangunan Sumatera 2015-2019, khususnya pengembangan perkotaan, harus mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan, mulai membangun kota yang aman, nyaman dan layak huni dan standar pelayanan perkotaan, bahkan a mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana. Dan soal pembangunan wilayah perbatasan, jika arah kebijakan pembangunan kawasan insfrastktur kawasan perbatasan, meningkatkan keamanan wilayah keterbatasan sebagai halaman depan negara.

Dilain sisi, pandangan Deputi IV Bidang Koordinasi, Iptek, Budaya, Maritim Kementrian Kordinator Maritim,  Safri Burharudin, melihat dalam rakor tersebut, pihaknya akan meningkatkan pembangunan kemaritiman dan pengembangan wisata maritim regional Sumatera .

Seperti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari 10 juta (2015) menjadi 20 juta (2019). Pemeintah akan memberikan bebas visa kunjungan bagi 169 negara melalui Peraturan Presiden (Pepres) No.21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, kemudahan perijinan yacht asing melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 105 Tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia.

Selanjutnya pencabutan Cabotage Cruise (Kapal Cruise) dalam meningkatkan kunjungan kapal Cruise ke 5 pelabuhan utama di Indonesia (Jakarta,Semarang,Surabaya,Benoa, dan Makassar), serta  meningkatkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kep. Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, Mandalika dan Morotai.

Menurut Safri kemaritiman di Sumatera, sangat diapersiasi sering di jadikan ajang festival yang diadakan setiap tahun sekali seperti Festival Belitong (Provinsi Bangka Belitung), Festival Bahari Kepulauan Riau, dan Festival Krakatau Geotourism In Volcano (Provinsi Lampung) serta Provinsi Jambi melakukan seminar Internasional Budaya Maritim 2016.

Hal senada juga disampaikan, Asdep Bidang Pengembangan Infrastruktur Ekosistem Kementerian Pariwisata, Frans Teguh, jika pulau Sumatera, kementrian sangat kontens mengembangkan kebijakan pembangunan pariwisata dalam meningkatkan wisatawan yang akan berkunjung di pulau sumatera.

“Ya adapun tujuan wisata yang akan kita kembangkan di Sumatera yaitu Provinsi Aceh (Pulau Weh), Provinsi Sumatera Utara (Danau Toba dan Tangkahan), Provinsi Sumatera Barat (Bukit tinggi, Meninjau dan Singkarak),Kepulauan Nias (Simeulue dan Teluk Dalam Nias), Kepulauan Mentawai (Siberut), Pekanbaru (Rupat) Provinsi Jambi (Gunung Kerinci dan Muaro Jambi), Kepulauan Natuna (Anambas), Provinsi Bengkulu (Pulau Enggano dan Pagar Alam), Kepulauan Batam (Bintan), Provinsi Sumatera Selatan (Jembatan Ampera), Provinsi Bangka Belitung (Tanjung Kelayang), dan Provinsi Lampung (Gunung Krakatau,Danau Ranau, Waykambas, dan Ujung kulon tanjung Lesung),” jelasnya.

Dilain sisi, Staf Ahli Kementrian Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro mengungkapkan, jika pulau jawa sama dengan pulau sumatra yang mengalami ketimpangan pembangunan dan kesejaheraan, ketimpagan pembangunan juga menjadi permasalahan klasik di provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera, hal ini setidaknya dapat terlihat nyata bahwa belahan pesisir barat lebih tertinggal ketimbang belahan pesisir timur.

“Pantai barat Sumatera (dari jalur Banda Aceh-Sibolga-Padang-Bengkulu-Lampung Barat). Selain Jalur tersebut selain terkenal sebagai rawan bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami, pembangunannya juga tertinggal dibanding daerah pesisir timur,” katanya.

Selain itu, kemakmuran di Malaysia dan Singapura berimbas banyak ke kawasan timur Sumatera. Terlihat dari perkembangan pesat kota Pekanbaru, Batam, Jambi, di samping Medan dan Palembang yang sudah berkembang sejak lama.

“Padahal, dari catatan sejarah, kita mengetahui bahwa di era kolonial dan awal kemerdekaan, pelabuhan laut di Bengkulu, Padang, Sibolga dan Sabang, begitu hidup karena menjadi jalur ekspor ke Eropa. Tapi sekarang rata-rata pelayaran kapal besar melalui jalur Singapura sebelum berpencar ke banyak belahan dunia,” tutup dia.(Ist)

TIDAK ADA KOMENTAR