BANDARLAMPUNG,Lensalampung.com – Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin di Balai Keratun Lantai III, Senin (11/12/2017).
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.18 – 3024 Tahun 2017 dan Nomor 132.18 -3025 Tahun 2017 yang ditandatangni oleh Mendagri Tjahjo Kumolo tentang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017 – 2022.
Dalam sambutannya, Gubernur Ridho menyebut, 2 periode pemerintahan Bupati sebelumnya, Muklis Basri, pembangunan di Lampung Barat sudah berjalan baik. Lampung Barat juga merupakan salah satu kabupaten yang situasinya kondusif, tentram dan aman.
“Lambar merupakan kabupaten yang cukup stabil yang tenang dan damai sehingga pembangunan berjalan dengan kondusif. Hambatan dan ringatan memang tetap ada, Lambar memiliki tantangan yang juga tidak mudah,” kata Ridho.
Kabupaten Lambar memiliki letak geografis yang cukup jauh dari ibukota provinsi, dari akses yang dimiliki Pemprov Lampung, seperti Pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten II dan jalan Tol yang sedang dibangun.
“itu merupakan tantangan di kabupaten yang jauh, terutama Lambar. Tugas kepala daerah bagaimana menggali potensi yang ada untuk menarik masyarakat luar melakukan investasi dalam percepatan pembangunan,” jelasnya.
Untuk itu, Gubernur berharap, kepala daerah yang baru bisa terus melanjutkan pembangunan, dan ketenteraman di daerah tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih optimal. Dalam hal ini, kada juga harus melakukan koordinasi dengan Pemprov Lampung sehingga terjadi sinergitas dalam pembangunan.
“Tidak mungkin ada kemajuan di satu daerah tanpa ada kesinambungan kepeminpinan. Lambar harus mampu menunjukkan kemajuan sehingga bisa setara dan bahkan lebih dari kabupaten yang lain,” imbaunya.
Ridho pun menekankan dua poin penting, yaitu pengelolaan hutan di Lampung Barat dan juga optimalisasi objek wisata di daerah tersebut. Saat ini, di Lambar ada hutan lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dikelola pemerintah pusat.
Pariwisata di daerah harus dioptimalkan untuk kemajuan wilayah, terutama dengan tetap menjaga situasi yang kondusif.
“Ini untuk menarik investasi dari luar. Tidak mungkin kita bisa membangun daerah hanya mengandalkan fiscal. Percepatan dapat dilakukan apabila ada peran dari pihak swasta dan masyarakat luar,” pungkasnya. (BA)