Kasus Pembanguan Infrastruktur Oleh PUPR Provinsi Lampung di Tubaba, Pospera Koordinasikan Ke...

Kasus Pembanguan Infrastruktur Oleh PUPR Provinsi Lampung di Tubaba, Pospera Koordinasikan Ke Pusat

433
0
BERBAGI

TUBABA.Lensalampung.com- Besarnya Perhatian Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dan wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri Terhadap Pembangunan Infrastruktur jalan di Kabupaten Tubaba melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi,Nampaknya selalu dicederai oleh buruknya perilaku oknum kontraktor dan oknum dinas terkait untuk meraih keuntungan berlebihan tanpa memperhatikan kualitas kontruksi.

Hal tersebut telah dikatakan oleh Dedi Priyono. SHKetua Pospera Tubaba bahwa anggaran yang diturunkan untuk infrastruktur proyek pembangunan di kabupaten tubaba ini sangat bernilai fantastis,dilihat dari volume bangunan hasil kontruksi akhir dan anggaran.”Semua kami pantau pembangunannya,sebab anggaran yang mencapai miliaran rupiah disetiap satu item kegiatan proyek didapatkan kualitas yang sangat buruk dan jauh dari standar mutu kontruksi,bahkan dalam hitungan minggu sudah rusak parah.”Ujar Dedi Priyono.SH kepada lensalampung.com  (23/11).

Dedi mengatakan,pihaknya selalu menyayangkan sikap oknum pelaksana pembangunan dari pihak Dinas terkait yang justru membuat alasan menyalahi para pengguna jalan yang melintas dengan dalih tonase muatan kendaran yang berlebihan.

“Kami yakin Konsultan pembangunan yang menjadi mitra pemerintah otaknya pada encer, jadi alasan-alasan buat memuluskan niat korup itu jangan dipakai lagilah,persoalan ini akan kami jadikan isu nasional,agar pembangunan benar-benar berkualitas.”Ucapnya  Dedi.

Menyikapi hal tersebut Marsad Jaya Ketua DPD Pospera Lampung  juga merasa geram atas kondisi buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan oleh pihak rekanan di setiap daerah di Provinsi lampung.”Persoalan ini saya berharap Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi segera bertindak tegas mengevaluasinya,jika Anggarannya dari pusat akan saya koordinasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum,dan DPR RI di Jakarta,jika pemprov tidak segera mengevaluasi buruknya kualitas pembangunan oleh rekanan.”Ujar Marsat jaya melalui rilist persnya pada Kamis (23/11).

Ketua DPD Pospera Lampung juga meyakini bahwa masyarakat didaerah saat ini semakin cerdas menilai kualitas pembangunan yang sewajarnya.”Saat ini masyarakat tidak akan begitu gampang untuk menerima begitu saja proyek yang dikerjakan asal-asalan,dan justru dengan informasi buruknya kualitas pembangunan ini, pemerintah Provinsi lampung harus melihat langsung fakta dilapangan.” Terang Marsat Jaya.

Marsat mengakui sebagai masyarakat lampung harus mensyukuri dan mengapresiasi pembangunan yang di realisasikan,akan tetapi melihat kondisi hasil yang miris tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi lampung untuk bersikap tegas terhadap rekanan.”Kami terus mengawal semua pembangunan di lampung,sebagai organisasi yang memiliki jaringan nasional sudah menjadi tugas kami dari Pospera untuk mengkawal program Nawacita Pemerintah diseluruh pelosok daerah di Indonesia.”Tambahnya

(DD)

TIDAK ADA KOMENTAR