BANDARLAMPUNG,Lensalampung.com – Pemerintah Provinsi Lampung sukses menggelar malam penganugerahan CSR Award 2017, di Swissbell Hotel, Rabu (18/10) malam. Pada kesempatan ini juga dipadu dengan acara Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke XIX.
Kegiatan ini dihadiri ratusan sarjana ekonomi anggota ISEI dari seluruh provinsi. Turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dan Anggota Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih.
Dalam penyerahan CSR Award, Veronica Saptarini selaku Ketua Forum CSR Lampung membacakan sejumlah perusahaan di Lampung ikut ambil bagian. Seperti PT PLN, Nestle, Jasa Raharja, GGP, dan belasan perusaahan besar lainnya. Namun dari berbagai perusahaan yang disebutkan, satu perusahaan yang terbilang cukup besar justru tidak masuk, yaitu Sugar Groub Company.
Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo dalam sambutannya mengatakan, Pemprov melakukan penanggunangan kemiskinan dengan melihat potensi yang ada. Lampung separuh penduduknya hidup dari sector pertanian. Maka, untuk meningkatkan perekonomian aykni dengan meningkatkan hasil pertaniannya.
“Cara yang paling mudah adalah membangun dari pinggiran (pedesaan) sebagai sumber pertanian. Yang paling mendasar adalah menyiapkan kebutuhan air sebanyak-banayaknya. Kalau kemarau, hasil pertanian akan minim, tetapi dengan air yang cukup bisa naik 2-3 kali lipat,” jelasnya.
Ia berharap, dari seminar nasional ini muncul pemikiran-pemikiran dari para pengurus ISEI daerah se-Indonesia, untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah.
“Tugas utama pemerintah daerah untuk mensejahterakan warga masyarakat, tetapi di pemerintah daerah tidak ada lembaga khusus untuk mengentaskan kemiskinan, misalnya dinas pengentasan kemiskinan gak ada. Adanya dinas teknis. Hasil seminar ini bisa dilanjutkan ke Bapedda untuk merancang satu rancagan ke depan untuk pengentasan kesenjangan sosial,” pungkasnya.
Ketua ISEI Muliaman D Hadad menjelaskan mengatakan, pemerintah memerlukan terobosan untuk memperbaiki kesenjangan. Persoalan kesenjangan itu secara umum yakni karena perbedaan tingkat pendapatan perorangan dan tingkat pendapatan antar daerah.
Ia menyebut, Indonesia menikmati pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi dibandingkan sejumlah negara lainnya. Selain itu, berbagai kemajuan di bidang ekonomi pun telah dirasakan dan terus terjadi di Indonesia. Akan tetapi, masalah ketimpangan sosial dan ekonomi masih sulit diatasi.
“Laporan Bank Dunia masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia meningkat secara signifikan. Tercatat, hanya 20 persen penduduk kaya Indonesia yang menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, sisanya atau 80 persen tidak memperoleh manfaat apapun,” ujar Muliaman.
Menurutnya, Indonesia banyak dicontoh dan diapresiasi karena banyak mencapai keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di tengah kondisi global yang tidak mudah dan jumlah penduduk miskin juga menurun. “Namun masih banyak masalah yang perlu menjadi perhatian agar pembangunan ekonomi lebih berkelanjutan, terutama terkait masalah kesenjangan,” kata Muliaman.
Ia menyebut, permasalahan kesenjangan di Indonesia sangat kompleks. Ia memberi contoh antara lain perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk dan perbedaan antar daerah. “10 persen penduduk Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Ini angka sudah tidak rahasia lagi,” ungkap dia.
Sementara, Yusuf Barusman, selaku tokoh Lampung mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, perekonomian Provinsi Lampung semakin tumbuh pesat. Berdasarkan data BPS Lampung pertumbuhan ekonomi Lampung 5,03, di atas rata-rata nasional 5,01. Demikian juga dengan pertumbuhan investasi yakni 5,78 naik drastic dari tahun lalu yang hanya 1,40.
Namun, di tengah pencapaian ekonomi dan investasi, Yusuf barusman mengakui di Lampung masih ada ketimpangan sosial. Ini jadi kegelisahan karena dari 9 juta penduduk Lampung, masih ada sekitar 13 persen penduduk Lampung yang miskin.
“Kemiskinan jadi momok bagi kita semua. Kalau kita lihat ketimpangan itu juga berasal dari disparitas di masing-masing kabupaten/kota. Di Lampung, dari 15 kabupaten/kota tapi hanya 4 yang berkontribusi besar terhadap Lampung,” ujarnya.
Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam peningkatan IPM Lampung yang masih rendah. Menurutnya, kerendahan IPM juga ada relevansi dengan kemiskinan di tiap daerah.“Ada daerah yang pertumbuhan ekonomi tinggi, namun disisi lain juga ada persentasi kemiskinan yang tinggi juga. Ini perlu diperhatikan, yaitu disparitas kabupaten/kota tadi, terutama konektifitas daerah kepada sumber-sumber produksi,” ungkapnya. (BA)