Dari target itu, Rp75 miliar ditargetkan dari program pemutihan PKB, sehingga total target PKB Rp684 miliar. Wajib pajak hanya membayar satu tahun PKB tanpa denda. Menurut Gubernur, jumlah penunggak PKB di Lampung baik roda dua maupun empat mencapai 1 juta.
“Selain memberi keringanan kepada wajib pajak, program pemutihan ini juga untuk menambah pendapatan asli daerah yang akan dipakai untuk berbagai program pembangunan, terutama infrastruktur yang masih dibutuhkan,” kata Gubernur Ridho, Minggu (15/10/2017).
Persiapan program ini, kata Gubernur, terus dilakukan. Finalisasi persiapan dengan mitra terkait akan dilakukan sehari menjelang pemutihan yakni, Senin (16/10/2017), di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Pada rapat yang akan dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Pembangunan, Hamartoni Ahadis ini, menjadi rapat penyamaan persepsi sebelum program pemutihan dimulai. “Tentu nanti akan ada evaluasi berkala, untuk memperbaiki sistem yang ada,” kata Gubernur.
Pemerintah Provinsi Lampung memberi tenggat waktu 17 Oktober-31 Desember bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban atas PKB. Program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.
Program pemutihan ini berlangsung serentak di 10 Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat), yakni Rajabasa, Kalianda, Metro, Bandarjaya, Sukadana, Liwa, Kotabumi, Blambangan Umpu, Kota Agung, dan Menggala. Dalam melayani wajib pajak pemutihan ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka posko Crisis Centre di 10 Samsat induk tersebut.
Menurut Kepala Bapenda Lampung, E. Pieterdono, Crisis Centre ini berfungsi menyeleksi berkas seperti KTP, BPKB, dan STNK. “Crisis Centre ini untuk mengatisipasi berkas yang tidak lengkap dan sumber informasi bagi wajib pajak. Jangan sampai nanti berkasnya bermasalah dan tidak lengkap mengganggu aktifitas wajib pajak reguler yang tidak ikut pemutihan,” kata Piterdono.
Mengenai perbedaan pemutihan sebelumnya dan tahun ini, kata Piterdono, tidak ada lagi kategori wajib pajak. “Sekarang semua sama tanpa kategori. Hanya bayar satu tahun tanpa denda. Tujuannya, selain untuk menambah PAD juga validasi data, agar terdata potensi wajib pajak sebagai database,” kata Piterdono didampingi Sekretaris Bapenda Rozali.
Pemutakhiran data wajib pajak ini, kata Piterdono, sebagai langkah persiapan menuju pembayaran PKB online. “Ke depan pembayaran PKB akan online. Kita akan ikut provinsi lain seperti Jawa Barat yang menerapkan PKB online,” kata Piterdono. (BA/Hms)