Menurut Bupati Agung, hal itu terjadi karena adanya efek domino yang bergulir baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan juga Pemerintah Daerah.
“Kalau defisit itu lumrah, dalam pemerintahan itu lumrah, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. kalu ada yang bilang bangkrut itu artinya tidak tau roda pemerintahan, Pemikiran orang-orang kerdil yang selalu ngomong Bupati salah, ini bangkrut, itu karena tidak tau mengelola pemerintahan.” Jelas Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, saat dikonfirmasi, senin (27/11/2017).
Ditegaskan juga, kalau memang roda pemerintah ini ingin baik, sebaiknya menurut Agung, jangan ada pemangkasan dan keluarkan Dana Bagi Hasil (DBH) baik dari provinsi maupun Pusat.
“Jadi jangan hanya memandang ketidak kemampuan Bupati dalam mengelola anggaran, daerah mengelola anggaran. Kalau memang pemerintah (Daerah) diberi keleluasaan mengelola anggaran, jangan ada pemotongan, jangan ada yang ditahan. Baru bisa dikelola dengan baik. Kalu dipotong bagaimana pemerintah bisa mengelola anggaran memenuhi semua.” Tegasnya.
Diakuinya, bila saat ini banyak kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik, akibat tidak turunya DBH Pusat dan Provinsi. “memang begitu ada poin poin yang memang tidak tercapai, karena apa ini efek domino pemerintah pusat memotong, DBH tidak turun, tetapi plafon kita tetap memasukkan DBH dan tetap memasukan (Pemkab) anggaran dari pusat.” Jelasnya.
Ketika ditanya mengenai belum terkucurnya milyaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang notabene berasal dari APBD, Agung mengatakan sejauh ini sudah bertemu dengan Abdesi Kabupaten dan sudah perintahkan Sekertaris Daerah (Sekda), DPMPD dan BP2KAD untuk mencari solusi.
“Alokasi ADD silahkan tanya dengan Sekda, PMD, BPKAD, karena saya sudah berikan perintah untuk mencari solusi dalam waktu singkat agar tidak ada prasangka buruk.” Pungkasnya (Bs)