“Kita memprioritaskan infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menggerakkan perkonomian. Sehingga, terjadi pemerataan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat meningkat yang tercermin pada pendapatan daerah,” kata Ridho Ficardo pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2019, dan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (12/11) siang.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menjelaskan dalam RAPBD 2019, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp7,562 triliun. Perinciannya, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp3,156 triliun dan komponen Dana Perimbangan Rp.4,374 triliun serta komponen lain-lain pendapatan yang sah Rp32,078 Miliar.
Menurutnya, pada belanja daerah, direncanakan Rp7,432 triliun. Terdiri dari Belanja tak langsung Rp4,457 triliun dan belanja langsung Rp2,975 triliun.
“Kebijakan pada sisi belanja daerah tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk memelihara serta mendorong kemajuan taraf hidup sosial ekonomi daerah,” kata Ridho Ficardo.
Ridho menjelaskan rancangan atas asumsi ekonomi makro KUA PPAS RAPBD 2019, diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen dan laju inflasi pada kisaran 3,5 persen hingga 45 persen.
“Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, pendapatan masyarakat secara umum diharapkan mencapai Rp40,56 juta per kapita. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah akan terus berupaya membangun sinergi dan koordinasi bersama lembaga, instansi, dan stakeholder terkait,” kata Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.
Melihat perkembangan ekonomi makro Lampung yang sangat positif tersebut, apalagi dengan akan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dan Bandara Internasional Radin Inten II, Ridho optimistis pendapatan meningkat cepat dan signifikan.
“Menteri Pariwisata mengatakan kalau Bandara Lampung menjadi internasional, ada sekitar 60 persen potensi pariwisata Lampung langsung terbuka. Sehingga ke depan, kita bisa fokus untuk mempromosikan pariwasata dengan melibatkan unsur kelembagaan, instansi, swasta, dan masyarakat,” tambahnya.
Oleh karena itu, KUA PPAS RAPBD 2019 memprioritaskan perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah situs yang mendukung dan menjadi ikon Lampung yang bernilai tinggi bagi Lampung dan nasional. Misalnya, perpustakaan moderen, teropong bintang terbaik se-Asia Tenggara di Tahura Wan Abdul Rahman, dan Bumi Perkemahan yang setara Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta.
“Prioritas ini akan membawa efek domino terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Memajukan daerah menggunakan APBD sebagai pemicu akan membuat efek bola salju di masyarakat pada jangka menengah dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan,” pungkas Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.(HD)