Lampung Utara, Lensalampung.com – Satuan Kerja (Satker) dilingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, diminta lebih intens (aktif) mengelola kegiatan Perangkat Daerah (PD) masing masing melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Untuk diketahui, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan amanah dari Pemerintah Pusat yang harus dijalankan. Dimana dalam pengelolaannya SIPD langsung dapat pengawasan oleh Kementerian.
“SIPD ini adalah amanah dari Kemendagri, karena di dalam SIPD itu seluruh pengelolaan keuangan itu masuk dalam satu data. Kita Pemkab Lampura sudah mulai dari tahun 2021, untuk itu karena ini sistemnya satu data kita minta semua Satker untuk lebih aktif,” ujar H. Desyadi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura, usai menggelar rapat bersama di ruang Sekretaris Kabupaten, Selasa (08/03/2022).
Didampingi Kabid Perbendaharaan, Iskandar, lanjut Desyadi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diberikan pelatihan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) juga sudah dianggarkan melalui SIPD. BPKA sendiri, masih Desyadi, sudah mempersiapkan beberapa orang Personil untuk memberikan pendampingan kepada OPD. Namun OPD juga harus lebih intens, apa yang tidak diketahui harus dipertanyakan.
“Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan Jaman, karena ini peraturan dari Pemerintah Pusat. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas OPD bisa menanyakan kepada para Personil yang sudah kita persiapkan di BPKA,” paparnya.
Dengan adanya sistem ini terus Desyadi, resiko-resiko kesalahan dalam pencairan anggaran yang biasa digunakan saat manual itu bisa lebih diperkecil. Dalam SIPD ini juga terdapat aturan-aturan yang memang harus dijalankan oleh setiap Satker, termasuk dalam Pergeseran Anggaran.
“SIPD ini servernya ada di Kemendagri, kita hanya mempersiapkan Internet saja.
Kalau tahun kemarin kita pakai Simda jadi Servernya di kita, kalau tahun ini tidak.
Kalau memang ada perubahan-perubahan kita langsung koordinasi dengan Pusat,” pungkasnya.(Bbn/Ccp)