Hamartoni mejelaskan bahwa, tujuan evaluasi SAKIP dan RB adalah memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP dan RB di Provinsi Lampung, menilai tingkat implementasi SAKIP dan RB, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan RB.
“Pada tahun 2017 hasil evaluasi SAKIP Provinsi Lampung mencapai nilai B, sedangkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) ditahun 2017 memperoleh nilai CC. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Lampung,” jelas Hamartoni.
Sekdaprov Hamartoni berharap Tim Evaluator Kementerian PAN RB dapat melakukan pendampingan yang intensif terhadap Perangkat Daerah di Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota, sehingga hasil evaluasi RB dan SAKIP dapat lebih meningkat lagi, kata dia.
Sementara, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Wilayah II, Nadimah, menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait apa yang sudah dilakukan Pemerintah daerah (Pemda) di Wilayah Lampung terhadap penerapan kebijakan reformasi birokrasi dan penerapan akuntabilitas kinerja Pemerintah.
“Kami akan berdiskusi bersama bapak/ibu mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SAKIP. Hari ini kami akan diskusi dengan tim dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkot Metro dan Pemkab Lampung Selatan. Sedangkan besok akan berdiskusi dengan Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Way Kanan dan Pemkab Pesawaran,” jelas Nadimah.
Dia menambahkan,; bahwa pihaknya datang bukan untuk melakukan audit, tetapi melakukan potret terhadap penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SAKIP.
“Potret ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengakses perkembangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah, serta memberikan saran terhadap apa yang belum berjalan,” kata dia.
Jadi,,kata dia, dengan terlaksananya kedua tujuan tersebut, Nadimah berharap sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi ditahun 2019 dapat terwujud, diantaranya Pemerintah bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Tentunya semua itu tidak lepas dari prinsip pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi yaitu perbaikan berkelanjutan, kejujuran dalam penilaian, dan didukung dengan bukti yang kuat,” ujar Nadimah.
Kegiatan evaluasi SAKIP dihadiri Kepala Biro Organisasi Aris Padila, serta seluruh Organisasi Perangkan Daerah (OPD) di seluruh Pemerintah Provinsi Lampung. Pada sesi kedua, direncanakan evaluasi SAKIP akan di gelar bersama seluruh Pemerintahan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Lampung.(HD)