Pj Bupati Tubaba Drs.Adeham, M.Pd saat pengukuhan Tim Saber Pungli dia Aula Utama Setdakab Tubaba kemarin.
Kadarsyah, Ketua Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FWMH-TB) mengkritisi dibentuknya Tim Saber Pungli tersebut yang tidak melibatkan unsur diluar ekskutif dan yudikatif. Menurut dia, Lembaga seperti Saber Pungli itu selayaknya mengikutsertakan berbagai elemen dan profesi diluar pemerintahan.
“Saya kurang sependapat dengan dibentuknya Tim Satgas Saber Pungli itu, seharusnya berbagai elemen seperti Ormas, LSM, Paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan unsur lainnya diluar pemerintahan harus ada didalamnya. Saya yakin bahwa Satgas Saber Pungli ini tidak akan bekerja maksimal jika tidak dirombak kembali, “cetusnya.
Sementara, pada pelantikan itu, Drs. Adeham, M.Pd., Pj Bupati Tubaba, yang menyampaikan bahwa dengan di kukuhnya Tim Saber Pungli ini diharapkan agar proses pembangunan di Kabupaten Tubaba dapat menciptakan aspiratif, bersih, dan bertanggung jawab. Dia juga meyakini dengan keberadaan Satgas Saber Pungli dapat memperkuat kinerja dalam pemerintahan dan Pembangunan.
“Saya juga merasa bangga dengan keberadaan tim saber pungli di Tubaba ini, karena saya yakin dengan keberadaan tim saber pungli ini dapat membangun Kabupaten Tubaba, “ungkap Adeham, saat pengukuhan Tim Saber Pungli Kabupaten Tubaba di Aula Utama Setdakab Tubaba, Senin (15/5/2017).
Adeham meminta supaya tim ini dapat bekerja dengan nyata agar berbuah manfaat bagi masyarakat dan berdampak positif bagi daerah.”Untuk itu, mari kita berikan kemampuan terbaik yang kita miliki untuk memajukan masyarakat dan daerah, karena pada hakekatnya kemajuan kabupaten ini akan sangat ditentukan oleh kiprah dan sumbangsih yang diberikan oleh kita, “ujarnya.
Ia juga manginginkan agar momentum ini dapat dijadikan sebagai bagian penting dari upaya reformasi birokrasi dan reformasi mental yang juga sedang digiatkan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga Pembentukan Tim Saber Pungli Kabupaten Tubaba ini adalah tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
“Bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Tubaba, keberadaan tim ini akan memperkuat komitmen-komitmen yang telah dijalankan di daerah ini dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, dimana sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Tubaba juga telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi tingkat Kabupaten, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, “tegasnya. (Dedi Irawan).