BANDAR LAMPUNG, Lensalampung.com – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendukung penguatan koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) melalui penguatan modal. Tahun ini, melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) KUMKM hingga Agustus 2017 penyaluran dana bergulir BLUD KUKM Rp2,29 miliar kepada 79 pelaku, sehingga total penyaluran sejak 2016 mencapai Rp52,68 miliar kepada 2.365 KUKM.
Menurut Gubernur Ridho, perguliran dana tersebut karena banyak koperasi dan UMKM belum layak secara perbankan atau bankable. “Meskipun belum bankable, namun usahanya riil dan perlu diperkuat agar mampu menggali potensi daerah menjadi produktif,” kata Gubernur Ridho di Bandar Lampung, Jumat (8/9/2017).
Banyak di antara UMKM itu merupakan industri kreatif yang mendukung pariwisata Lampung, sebagai satu dari tiga program unggulan Pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Ridho Ficardo-Bachtiar Basri. Misalnya, kerajinan kain tapis, tenun khas Lampung. “Peningkatan dan perluasan akses permodalan ini untuk meningkatkan akses koperasi ke lembaga keuangan. Kemudian, meningkatkan kemampuan koperasi dalam pengajuan investasi,” kata Ridho.
Selain perguliran modal, Pemprov Lampung juga mendorong perbankan terus meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, penyaluran program KUR di Provinsi Lampung Rp2,5 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 129.550 pada 2016 dan pada 2017 ini sampai dengan Februari tersalurkan kredit Rp121,86 miliar dengan jumlah 4.132 debitur.
Dalam memperkuat koperasi dan UMKM, Pemprov Lampung juga menggandeng pemerintah pusat melalui program Satu Juta Nama Domain, salah satu program unggulan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Manfaat program ini, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Satria Alam, untuk mendorong pelaku UKM memasarkan produk mereka melalui internet. “Program ini sejalan dengan upaya peningkatan daya saing koperasi dan UKM di Provinsi Lampung,” kata Satria Alam.
Dukungan penguatan Koperasi dan UMKM, kata Satria dilakukan melalui kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, dan dukungan fasilitasi dan akses pembiayaan atau permodalan. Selain itu, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelaktual (HaKI), memperluas jaringan usaha dan pemasaran baik berbasis online dan offline melalui pameran dan promosi unggulan baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung.
Hingga Desember 2016, jumlah koperasi di Provinsi Lampung mencapai 5.320 unit, terdiri dari 3.024 koperasi aktif dan 2.296 koperasi tidak aktif. Dukungan penguatan koperasi dan UMKM, kata Satria, dilakukan melalui pameran dan promosi produk unggulan baik di dalam maupun di luar Provinsi Lampung.
Salah satunya dengan pengoperasian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kawasan PKOR Wayhalim, Bandar Lampung yang mulai beroperasi 9 Agustus 2017. Pusat layanan ini diharapkan menjadi suatu tempat inkubator bisnis bagi UKM dalam mengembangkan usaha. (Rls/BA)