Bandar Lampung, Lensalampung.com -Konstelasi politik jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung pada tahun 2020 mulai panas.
Kali ini, Wakil Wali Kota yang dikabarkan akan maju sebagai Wali Kota, Yusuf Kohar, melakukan protes keras atas adanya salah satu kandidat yang akan maju pilwakot menggunakan fasilitas pemerintahan atau tidak pakai modal pribadi.
“Jangan sosialisasi numpang fasilitas pemerintah. Tugas camat dan lurah itu ngurus daerahnya, ngurus kenapa banjir, kebersihan, dan keamanan. Jadi kalau mau sosialisasi ya modal sendiri, kalau Pak Herman nya bagus nanti bisa dapat tiket maju gubernur, begitu juga Bu Eva (Bunda Eva) nya bisa maju wali kota, tapi kalau Bandarlampung tidak banjir lagi, ” sindir Yusuf Kohar, Selasa (31/12).
Politisi Demokrat ini juga menyindir soal pemasangan stiker ditiap rumah warga Bandarlampung soal laporan masyarakat 1×24 jam yang memuat Eva Dwiana sebagai Ketua PKK Bandarlampung.
“Masa Ketua PKK mau ngurus warga 1×24 jam, mau jadi apa pemerintahan ini,” ujarnya.
Yusuf Kohar juga, menyayangkan banyak banner dirinya yang hilang atau diduga dicopot di sejumlah daerah kelurahan di Bandarlampung.
“Ini persaingan sudah tidak sehat lagi, selain menggunakan fasilitas pemerintahan, banner saya banyak yang hilang juga. Tapi ya tidak apa-apa karena saya belinya pakai modal sendiri,” tegasnya.
Sementara Ketua Bawaslu Bandarlampung, Chandrawansah mengimbau agar pemerintahan daerah tidak menggunakan wewenangnya yang dapat menguntungkan atau merugikan bakal calon dan bakal pasangan calon.
“Pemerintah daerah jangan mengambil tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan balon atau bakal paslon,” (Rls/baim)