BANDAR LAMPUNG,Lensalampung.com -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan Peringkat 3 nasional kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung atas Tata Kelola Pelaksanaan Program Dekonsentrasi SMA. Selain itu, pusat juga mengganjar Lampung dengan Peringkat 3 nasional atas Kinerja Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penghargaan berupa piagam dan piala tersebut diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada 1 Desember 2017, di Hotel Grand Keisya, Yogyakarta. Peringkat 1 Tata Kelola Pelaksanaan Program Dekonsentrasi SMA diraih Jawa Barat dan Peringkat 2 Gorontalo. Sedangkan Peringkat 1 Kinerja Program DAK SMA diraih Sulawesi Tengah dan Peringkat 2 Kalimantan Barat.
Penghargaan diberikan atas ketepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan kegiatan
. Kemudian, atas ketepatan penyampaian laporan realisasi bulanan, melalui Sistem Informasi DAK (Simdak). Bahkan Lampung dinilai tercepat dalam pengadaan barang penunjang pendidikan SMA/SMK di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, ini prestasi pertama jajaran Dinas Pendidikan sejak kewenangan pengelolaan SMA beralih ke provinsi pada 1 Januari 2017. Saya minta prestasi ini dapat ditingkatkan,” kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, Selasa (5/12/2017).
Atas dua prestasi itu, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi berupa kenaikan dana dekonsentrasi dan DAK SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat kewenangan pengelolaan SMA/SMK beralih, Pemprov Lampung mendapat dana dekon Rp54 miliar yang dibagi untuk SMA Rp29 miliar dan SMK Rp25 miliar.
Pada Tahun Anggaran 2018, Lampung mendapat tambahan dana hingga 400% yakni Rp192 miliar. Perinciannya, SMA mendapat alokasi Rp126 miliar, SMK Rp63 miliar, dan sekolah luar biasa Rp1,3 miliar. “Dengan penambahan dana ini, Insha Allah seluruh SMA dan SMK se-Lampung tahun depan dapat dana bantuan perbaikan gedung dan sarana belajar,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar.
Besarnya kenaikan dana swakelola tersebut, kata Sulpakar, bakal mempercepat program Gubernur-Wakil Gubernur Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dalam memperpendek jurang kualitas lulusan SMA/SMK di perkotaan dan pelosok. Saat ini, ada enam kabupaten yang kualitas pendidikannya jomplang dengan daerah lain, yakni Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. “Seluruh dana tersebut swakelola di masing-masing sekolah,” kata Sulpakar.
Dari hasil pengelolaan dana dekon 2017, rencananya Pemprov Lampung membuka 29 kelas baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 di tujuh kabupaten. Kelas baru tersebut ditargetkan mampu menampung tambahan 1.044 siswa baru dengan ketentuan masing-masing kelas menerima maksimal 36 siswa. Penambahan ini membuat Lampung kini memiliki 333 sekolah negeri, terdiri dari 101 SMK negeri dan 232 SMA negeri.
Ketujuh sekolah negeri itu dua berlokasi di Kabupaten Lampung Utara yakni SMAN 1 Hulu Sungkai dan SMAN 1 Bunga Mayang. Di Way Kanan yakni SMAN 1 Gedung Harapan, SMAN 1 Way Seputih Lampung Tengah, SMAN 4 Tumijajar Tulangbawang Barat, dan SMAN 1 Tanjungsari, Lampung Selatan. Sedangkan satu sekolah swasta dibangun atas rekomendasi Pemprov Lampung ke pemerintah pusat yakni SMA Muhammadiyah 1 Boarding School, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. (BA)