BANDARLAMPUNG,Lensalampung.com-Sejalan dengan pembangunan Pelabuhan Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung dengan menggaet beberapa satuan kerja (satker) terkait berupaya memperbaiki akses jalan menuju pelabuhan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan menyampaikan, dengan mulai beroperasinya pelabuhan yang ditargetkan tahun 2018, perlu adanya faktor pendukung dalam akses jalan yang representatif untuk mengangkut orang dan barang. Pelabuhan yang bersifat umum ini juga diharapkan nantinya akan menarik aktifitas dari Pelabuhan Panjang.
Dirinya juga tak begitu mempersoalkan terkait akses jalan menuju pelabuhan yang sebagian lahannya masih tumpang tindih antara PT Tanjung Selaki dan warga Desa Tarahan.
“Di sana ada dua jalur menuju Pelabuhan Sebalang. Yang satu adalaah jalan yang kewenangannya ada di Kabupaten Lampu g Selatan. Sedangkan yang jalur kedua ada sebagian jalan dibangun oleh PT Tanjung Selaki yang juga dimiliki warga. Kedua jalur itu nantinya akan menjadi akses menuju ke Pelabuhan Sebalang,” ujar Qodratul, saat diwawancarai usai rapat pembahasan masalah akses jalan masuk ke Pelabuhan Sebalang, di Kantor Dishub setempat, Rabu (17/5/2017).
Karena itu, Qodratul berharap, adanya keikhlasan dari pihak perusahaan untuk melapas hak kepemilikannya atas jalan sepanjang tiga kilo meter di bibir pantai tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung demi mendukung pengoperasian pelabuha, walaupun sebenarnya ketika tanah sudah berfungsi sebagai jalan, sehingga otomatis hak kemilikannya akan gugur terkalahkan oleh kepentingan sosial.
“Misalkan ini tanah kita, lalu kita bangun jalan di situ. Sebenarnya itu sudah bukan punya kita lagi, tetapi punya seluruh orang yang melewati jalan itu walau pihak perusahaan memiliki sertifikat tanahnya. Tetapi secara administrasi kita minta untuk kesediaan PT Tanjung Selaki untuk melepasnya ke provinsi. Toh itu juga kan untuk kepentingan mereka. Jadi jalan itu biar provinsi yang memperbaiki, dan yang satunya kita dorong kabupaten untuk memperbaikinya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor KSOP kelas 1 Panjang UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, G. Hutapea melalui Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan, Mulyadi menjelaskan, di tahun 2017 ini masih berlangsungnya pembangunan trestle Pelabuhan Sebalang pada segmen dua dan segmen tiga dengan panjang 182 X 10 meter.
“Dengan panjang segitu akan menemukan kedalaman yang cukup aman untuk disandari kapal-kapal. Dan 2017 ini kita berharap pemerintah bisa menyelesaikan dermaga induk ini. Kita minta dukungan pemerintah dan masyarakat demi mensejahterakan rakyat dan perekonomian daerah terutama di Lampung Selatan,” harapnya.
Lanjutnya Mulyadi menyampaikan, mobilisasi sarana serta peralatan dan material yang digunakan dalam rangka pembangunan pelabuhan melewati jalur di pesisir pantai. Di samping itu juga, masih dia pemerintah mengalokasikan pembangunan Pelabuhan Sebesi yang diharapkan beroperasi di tahun 2018. (BA)