Foto, agenda study banding yang dilakukan 7 anggota dewan Komisi III DPRD Kepahiyang ke DPRD Lampung Utara.
Lampung Utara.lensalampung.com – Anggota DPRD Kepahiyang jumat (3/8/2018) pagi, lakukan study banding ke Kabupaten Lampung Utara dengan agenda tanggap siaga bencana. Tertuju ke Kabupaten Lampung Utara, dikatakan Zainal asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi III DPRD Kepahiyang, bahwa Lampung Utara merupakan Kabupaten tertua yang tentunya banyak pengalaman dalam mencari solusi dalam siaga bencana.
Dikatakanya juga, Kabupaten Kepahiyang merupakan Kabupaten rawan bencana, yang setiap tahun kerap kali mengalami bencana seperti gempa bumi, longsor dan banjir, jadi bagaimana pihaknya (DPRD Kepahiyang) dapat masukan dalam mengeluarkan dan mengelola anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, tentunya tidak menyalahi aturan.
“Karena kami tau bahwa Lampung Utara merupakan kabupaten tertua yang sudah berusia 72 tahun. Maka dari itu tujuan study banding kami. Kiat kiat itu, akan kami bahas dengan OPD kami.” Jelas Zainal, Anggota Komisi III DPRD Kepahiyang, dengar pendapatnya, jumat (3/8/2018)
Data yang didapat, Komisi III DPRD Kepahiyang, yang hadir saat itu ialah, Ketua komisi III Agus Sandrilla Gerindra, Wakil Ketua Komisi III Supianto Golkar, Abdul Haris Nasdem, Meri Hartati PDIP, Wansyam Hanura, Widya PKPI, Zainal PKB serta Lensi dan Koriah dari sekret DPRD Kepahiyang.
Pertemuan disambut oleh Herwan Mega dan beberapa anggota lainya serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Utara bersama beberapa kabid di BPBD.
Beberapa poin yang diutarakan saat pertemuan itu antaranya ialah, baiknya komunikasi antara Pemkab dan DPRD, kemudian dalam tanggap bencana di kabupaten Lampung Utara telah siaga sebelum terjadi dengan mendirikan posko-posko gabungan, serta membuat surat pembentukan tim penanggulangan bencana yang diketahui Bupati dan di setujui oleh DPRD.
“Langkah pertama melakukan pencegahan kami ada posko, yang melibatkan, TNI, Polri, Pol-pp. Kalau ada musibah itu tanggungjawab bersama seperti mereka yang mampu (pengusaha, perusahaan) termasuk masyarakat kota libatkan.” Jelas Karim, kepala BPBD Lampung Utara.
Dikatakanya pula, bahwa harus menanamkan Jiwa sosial. Mengenai anggaran, berdasarkan pagu yang telah disahkan DPRD, uang itu akan keluar manakala ada musibah pihak BPBD akan membentuk tim yang terdiri dari beberapa OPD. Tim itu akan membuat keputusan untuk mengeluarkan biaya atas musibah tanggap darurat dengan diperkuat SK yang di tandatangani Bupati. Ada pula tali asih untuk meriringankan beban dari Bupati.
“Intinya kami banyak koordinasi dengan saudara kita yang terlibat di siaga bencana (OPD) dan tak lepas dari bantuan anggota DPRD Lampura.” Ucap Karim.
Dari pertemuan itu, pihak Komisi III DPRD Kepahiyang, berterimakasih telah mendapat masukan study banding tersebut, selanjutnya apa yang didapat akan ditindaklanjuti kepada pimpinan (DPRD dan Bupati) dan BPBD Kepahiyang, mengenai anggaran yang tidak dapat dibelanjakan namun penting untuk digunakan. (Be2n).