Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyatakan dukungannya terhadap wacana provinsi penyangga dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Wacana ini muncul sebagai solusi efisiensi mengingat keterbatasan pembangunan fasilitas baru di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah utama.
Meski menyambut positif, Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan resmi terkait provinsi penyangga tersebut sepenuhnya berada di tangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Ia menunggu keputusan tersebut sebelum mengeluarkan surat resmi.
Dukungan Menpora dan Alasan Efisiensi
Erick Thohir menyatakan keterbukaannya terhadap ide provinsi penyangga, namun menekankan pentingnya payung hukum yang jelas. “Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujar Menpora Erick Thohir kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Jumat (20/2/2026).
Wacana ini mengemuka karena situasi saat ini tidak memungkinkan adanya pembangunan fasilitas tambahan, khususnya venue olahraga baru. Menpora menjelaskan bahwa efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga bukan hanya tren di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara, termasuk persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia.
“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” ungkap Erick.
Koordinasi dengan KONI dan Payung Hukum
Terkait wacana ini, Erick Thohir telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum KONI Marciano Norman dan Sekretaris Jenderal Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma. Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi persiapan PON, termasuk opsi NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah bersama dengan bantuan provinsi penyangga.
“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas (rapat koordinasi nasional) untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system,” ucap Erick. Ia menambahkan, “Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan.”
Menpora menekankan pentingnya keputusan resmi dari KONI sebagai dasar hukum. Hal ini untuk menghindari potensi masalah audit pemerintahan di kemudian hari. “Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” ujar Erick. “Jadi saya minta payung hukumnya, tunggu KONI nanti,” tegasnya.
Informasi mengenai dukungan wacana provinsi penyangga untuk PON 2028 ini disampaikan Menpora Erick Thohir kepada awak media di Kantor Kemenpora pada Jumat, 20 Februari 2026.