JAKARTA, Lensalampung.com – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Provinsi Jawa Barat datangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Senin (23/09/19).
Hal tersebut dilakukan GNPK-RI untuk koordinasi langsung dengan lembaga anti korupsi terkait banyak hal, antara lain terkait Lapdu, Giat Penyuluh Bersertifikasi dan Isu yang berkembang soal pelemahan KPK oleh DPR RI dan Pemerintah.
Ketua GNPK-RI Jawa Barat, NS Hadiwinata mengatakan “Kami koordinasikan langsung dengan Komisi Pemberatasan Korupsi terkait Lapdu yang kami buat, diantaranya Penyimpangan yang terjadi di Kota Banjar Jawa Barat, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat dan 2 (dua) Dinas di jajaran Pemprov Kalimantan Tengah.”
Nana menambahkan “Penanganan prosesnya tetap berjalan walau kondisi KPK sedang memprihatinkan. Kami GNPK-RI hadir untuk memberikan dorongan dukungan agar tetap kawan kawan di KPK semangat dan harus lebih menunjukkan kinerja positif yang lebih baik.”
“Biarlah urusan Pimpinan siapapun itu, jangan mematahkan semangat juang para pelaksana/pegawai KPK, semua itu sedang dalam perjuangan dan diurus oleh ahlinya.” Ungkap Nana.
Selain daripada itu NS. Hadiwinata, selaku Ketua PW GNPK-RI Jabar tengah membicarakan mengenai permohonan GNPK-RI Jawa Barat terkait Penyuluh Bersertifikat dari KPK.
“Hal ini sangat penting guna menunjang kinerja GNPK-RI, mengingat kami sebuah Ormas yang fokus terhadap Pencegahan Korupsi.” Tegas Nana.
“Dalam hal ini KPK akan mengakomudir permohonan GNPK-RI diprogram tahun 2020 mendatang, karena nantinya akan bersifat khusus, maka sementara yang sedang berjalan saat ini masih bersifat umum.” Ujar Nana.
“Kami minta agar seluruh anggota GNPK-RI Jabar mempersiapkan diri untuk melakukan tahapan seleksi baik oleh Internal GNPK-RI maupun oleh KPK nantinya.” Tandasnya.
“Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui nanti oleh calon peserta.” Pungkas Nana saat di wawancarai via telpon seluler oleh Media Andalas.
Diakhir bahasan tadi, GNPK-RI PW Jabar telah sepakat untuk masing-masing melakukan penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kinerja positif sebagai bentuk Kemitraan dalam pencegahan korupsi. (*)