Lensalampung.com – Mesuji – Program Prioritas Nasional (Prona) berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diduga menjadi ajang oknum untuk meraup keuntungan dengan melakukan pungutan liar kepada masyarakat masyarakat.
Seperti yang terjadi di Balai Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupen Mesuji, Minggu (22/7), Panitia desa setempat mengambil pungutan kepada masyarakat hingga Rp 1000.000,.
Di temui di Lokasi, salah satu Panitia Wayan mengatakan dana pungutan tersebut untuk biaya administrasi pembuatan sertifikat. Dan besaran tarif itu sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masyarakat. Namun, bukti daftar hadir Musyawarah yang ditunjukkan Wayan bukan perihal program tersebut melainkan daftar hadir pembangunan drainase 2018 Desa Gedung Ram.
“Biaya ini hasil musyawarah mupakat bersama warga. Dan bukan hanya di desa ini saja. Di desa lainnya yang dapet prona juga bayar administrasi satu juta. Untuk program ini fihak BPN sudah pernah melakukan pengukuran, kita tinggal perifikasi lagi, Kebetulan pak kades tidak hadir, bisa tanyakan langsung dengan beliau dirumahnya. Obrolkan saja sama dia, lebih paham” imbuhnya.
Dilanjutkan untuk desa gedung ram ada sebanyak 61 surat sertifikat yang diurus, Dari 61 surat pengajuan sertifikat tersebut, kata dia, ada 10 surat tanah Fasilitas Umum milik Desa, dan sisanya masyarakat biasa.
Berbeda dengan Wayan, salah satu masyarakat pemerima program justru mengaku tidak ada musyawarah untuk ketetapan biaya administrasi tersebut.
“Gak ada musyawarah sebelumnya, memang beberapa waktu lalu tanah saya sudah pernah di ukur sama orang BPN, bersama pihak desa. Terus tadi pagi saya hanya diberi undangan untuk hadir kebalai desa dan disuruh bawa uang Rp 1 juta, dan Materai 9 lembar, untuk urus administrasi sertifikat dari pemerintah,” akunya, seraya meminta agar namanya tidak dipublikasikan.
Dari pantauan Lensalampung.com dilokasi banyak penerima program sertifikat merupakan masyarakat yang kelas menengah atas. Bahkan ada oknum sekelas Pejabat Eselon II dan oknum anggota DPRD Mesuji tampak dilokasi mengurus untuk buat sertifikat prona tersebut.
“Kita ikut Prona ini, biar enak ngurus jual belinya kalau sudah ada sertifikat,” ujar oknum PNS tersebut.(sandi/Har)