Mesuji.lensalampung.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan merupakan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan dari bawah. Sebagai sebuah proses tahunan, Musrenbang berusaha menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan terkini.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Mesuji Saply pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan Simpang Pematang yang berlangsung di Balai Desa Rejo Binangun, Kamis (01/03/2018), sekaligus membuka rangkaian kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2018. Hadir pada kesempatan itu, diantaranya Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Suyadi, Asisten II Yudhi Santoso, Kepala Bappeda Sukarman, Camat Simpang Pematang Darwis, kepala OPD, serta para kepala desa, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat.
“Musrenbang Kecamatan ini merupakan kegiatan penting. Saya katakan demikian, karena kegiatan ini adalah bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji, setelah sebelumnya telah dilakukan Musrenbang pada tingkat desa,” ucapnya.
Kegiatan ini merupakan suatu proses penyaringan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan. Dengan demikian diharapkan pembangunan di Kabupaten Mesuji akan benar-benar mencerminkan partisipasi masyarakat. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum perencanaan pembangunan bagi semua stakeholder dalam rangka penyusunan RKPD tahun anggaran 2019.
Disamping itu, Wabup Saply mengingatkan keterlibatan berbagai pihak dalam forum Musrenbang ini merupakan sesuatu yang mutlak dan selaras dengan semangat otonomi daerah dewasa ini. Ini berarti dari awal proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik masyarakat luas harus terlibat secara nyata sehingga produk kebijakan program kegiatan pembangunan selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Oleh Karena itu saya berharap, agar kegiatan Musrenbang ini hendaknya diikuti dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kegiatan seremonial saja, serta mampu menjaring aspirasi masyarakat pada tingkat kecamatan, sekaligus memadupadankan program antarsektor dan arah kebijakan pemerintah, serta aspirasi dari bawah, yang semuanya bermuara kepada penyempurnaan perencanaan pembangunan,” pungkasnya. (San/***).