Mesuji, Lensalampung.com – DPRD Kabupaten Mesuji menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.
Rapat yang digelar di Aula Paripurna DPRD Mesuji ini, dipimpin oleh wakil ketua 1 DPRD Mesuji Musholi Rais dan dihadiri Plt.Sekertaris Daerah Mesuji Indra Kusuma Wijaya.
Dalam Rapat Paripurna tersebut masing-masing Fraksi menyampaikan pandangannya.Fraksi PDI.P yang disampaikan oleh Bob Nasution memberikan pandangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) ada program Bantuan Perumahan Layak Huni (Baperlahu) yang diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu yang pesyaratannya telah ditetapkan. Namun, pada pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan program tersebut rentan terhadap unsur KKN. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Dinas Perkim untuk melakukan pengawasan yang lebih terhadap verifikasi berkas pengajuan dari masyarakat Agar program tersebut dapat menyentuh kalangan masyarakat miskin.
“Kami meminta juga untuk dilibatkan dalam verifikasi data tersebut agar pengawasan DPRD terhadap Baperlahu dapat ditingkatkan”. Cetusnya dalam sambutannya.
Senada dengan Fraksi PDI.P, Fraksi Gerindra juga memberikan beberapa catatan terhadap pihak eksekutif,yakni mempertanyakan terkait dengan penurunan asumsi pendapatan pada struktur Raperda tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019,mempertanyakan berkaitan dengan pemutakhiran data BPJS. Sejauh mana program tersebut berjalan serta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat kegiatan peningkatan jalan sebesar Rp 1.993.122.000,-. Apakah dengan sisa waktu yang ada program tersebut dapat berjalan dengan maksimal”. Tambah Yuli Darsah saat memberikan pandangan Fraksi Gerindra.
Sementraa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Mad Nur, Fraksi PAN menyoroti terhadap program bantuan seragam sekolah jika dibandingkan dengan pembangunan fisik serta sarana pendukung sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mesuji.
” Kami ingin menanyakan sudah sejauh mana tingkat urgensinya
dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan fisik serta sarana pendukung sekolah-sekolah yang ada, seperti MCK dan pagar
sekolah serta meubelier yang menurut kami masih banyak sekolah membutuhkannya”. Tegasnya. (Sandi)